Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
DORONG terus upaya promotif dan preventif dengan melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk mengakselerasi pencapaian target prevalensi stunting nasional.
"Berbagai upaya preventif melalui deteksi dini sangat penting dalam mengakselerasi pencapaian target prevalensi stunting yang telah ditetapkan pemerintah," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/8). Dengan gencarnya upaya preventif, tambah Lestari, upaya pencegahan stunting bisa mulai dilakukan sejak 100 hari pertama kelahiran sebagai masa krusial untuk mengatasi stunting.
Pada awal tahun ini Kementerian Kesehatan secara khusus berfokus pada program deteksi dini stunting yang dilakukan melalui pengukuran di posyandu. Guna mencegah bayi mengalami stunting setelah lahir, diperlukan pengukuran rutin menggunakan antropometri. Diagnosis stunting dilakukan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan dengan antropometri, dan alat penunjang lain.
Baca juga: Lestarikan Nilai-Nilai dari Ki Hajar Dewantara untuk Bangun Karakter Anak Bangsa
Kementerian Kesehatan mencatat kebutuhan antropometri kit di Indonesia mencapai 313.737 unit guna memenuhi kebutuhan di 303.416 posyandu di Tanah Air. Pada 2023 pemerintah menargetkan alat tersebut sudah masuk dan memenuhi kebutuhan di 127.033 posyandu.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat dengan kondisi peralatan yang masih terbatas sangat diharapkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para tenaga kesehatan serta para relawan penggerak posyandu terkait stunting. Diakui Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, upaya pencapaian angka prevalensi stunting 14% pada 2024 cukup berat bila langkah tersebut tidak mendapat dukungan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat. Sebagai misal, tambah Rerie, bantuan dari pihak swasta dalam bentuk ketersediaan sumber protein untuk keluarga prasejahtera sangat berarti dalam upaya preventif untuk penanggulangan stunting.
Baca juga: Program Percepatan Penurunan Stunting Harus Dibarengi Pemahaman Masyarakat
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu meyakini bila upaya penanggulangan stunting dipahami masyarakat luas dan menjadi satu gerakan nasional, upaya untuk mengakselerasi pencapaian target prevalensi stunting nasional 14% pada 2024 bisa tercapai. Dengan demikian, tegas Rerie, upaya menuju pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, berkarakter kuat dan berdaya saing yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman dapat terwujud. (Z-2)
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
Inisiatif untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mulai dicanangkan sejak 2023.
Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu memiliki kesempatan belajar yang setara.
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Semangat persatuan yang dibangun harus benar-benar mampu diwujudkan dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved