Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
DORONG terus upaya promotif dan preventif dengan melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk mengakselerasi pencapaian target prevalensi stunting nasional.
"Berbagai upaya preventif melalui deteksi dini sangat penting dalam mengakselerasi pencapaian target prevalensi stunting yang telah ditetapkan pemerintah," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/8). Dengan gencarnya upaya preventif, tambah Lestari, upaya pencegahan stunting bisa mulai dilakukan sejak 100 hari pertama kelahiran sebagai masa krusial untuk mengatasi stunting.
Pada awal tahun ini Kementerian Kesehatan secara khusus berfokus pada program deteksi dini stunting yang dilakukan melalui pengukuran di posyandu. Guna mencegah bayi mengalami stunting setelah lahir, diperlukan pengukuran rutin menggunakan antropometri. Diagnosis stunting dilakukan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan dengan antropometri, dan alat penunjang lain.
Baca juga: Lestarikan Nilai-Nilai dari Ki Hajar Dewantara untuk Bangun Karakter Anak Bangsa
Kementerian Kesehatan mencatat kebutuhan antropometri kit di Indonesia mencapai 313.737 unit guna memenuhi kebutuhan di 303.416 posyandu di Tanah Air. Pada 2023 pemerintah menargetkan alat tersebut sudah masuk dan memenuhi kebutuhan di 127.033 posyandu.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat dengan kondisi peralatan yang masih terbatas sangat diharapkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para tenaga kesehatan serta para relawan penggerak posyandu terkait stunting. Diakui Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, upaya pencapaian angka prevalensi stunting 14% pada 2024 cukup berat bila langkah tersebut tidak mendapat dukungan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat. Sebagai misal, tambah Rerie, bantuan dari pihak swasta dalam bentuk ketersediaan sumber protein untuk keluarga prasejahtera sangat berarti dalam upaya preventif untuk penanggulangan stunting.
Baca juga: Program Percepatan Penurunan Stunting Harus Dibarengi Pemahaman Masyarakat
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu meyakini bila upaya penanggulangan stunting dipahami masyarakat luas dan menjadi satu gerakan nasional, upaya untuk mengakselerasi pencapaian target prevalensi stunting nasional 14% pada 2024 bisa tercapai. Dengan demikian, tegas Rerie, upaya menuju pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, berkarakter kuat dan berdaya saing yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman dapat terwujud. (Z-2)
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
Lestari Moerdijat dorong kolaborasi Kemenkes dan Kemendikdasmen untuk skrining kesehatan mental siswa guna atasi ancaman gangguan jiwa generasi muda.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya memperluas partisipasi perempuan di bidang STEM sebagai strategi meningkatkan inovasi, daya saing, dan pembangunan SDM Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved