Perkembangan Industri Nikel Renggut Kehidupan Warga Halmahera Tengah

AMBISI pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen utama produk berbasis nikel rupanya merenggut kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar area sumber nikel berada. Salah satu wilayah yang terdampak ialah Halmahera Tengah.

Untuk melihat dampak langsung adanya industri nikel di Halmahera Tengah, Aksi Ekologi Emansipasi Rakyat (AEER) melakukan penelitian selama dua minggu. Adapun, fokus penelitiannya berada di wilayah Desa Lelilef Woebulen, Desa Lelilef Sawai, Desa Gemaf dan Desa Sagea yang merupakan lingkup area konsesi PT Weda Bay Industrial Park (IWIP). Dari penelitian itu, diketahui bahwa industri nikel yang berkembang berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi dan keshatan masyarakat sekitar.

Peneliti Sosial AEER Andi Rahmana mengungkapkan, IWIP masuk ke wilayah Halmahera Tengah pada 2018 dan hingga kini telah memegang izin area konsesi seluas kurang lebih lima ribu hektare di wilayah itu.

Baca juga: Dalami Ekspor Ilegal, KPK Bakal Minta Data Pengiriman Ore Nikel ke Tiongkok

Sebelum kedatangan IWIP, empat desa lokasi penelitian AEER merupakan area pemukiman, lahan kebun dan mangrove.

"Setelah IWIP masuk, lahan perkebunan, hutan bakau dan pemukiman asli warga Halmahera Tengah berubah. Seperti daerah sungai Ake Sake dialihkan menjadi pembangunan PLTU batu bara dan beberapa sungai bahkan ditimbun dan tidak lagi mengalir menuju Teluk Weda, seperti sungai Karkar, Sungai Woebem dan Sungai Gwondi," kata Andi di Jakarta, Senin (31/7).

Baca juga: Daerah Penghasil Nikel Miskin, Hilirisasi tidak Berdampak Langsung

Ia menyatakan, kini warga mengandalkan hidupnya hanya pada sungai Kobe di Desa Lukulamo, Woye Gemaf di Desa Gemaf dan Sungai Goa Boku Moruru di Desa Sagea.

Selain itu, proses pembebasan lahan IWIP sejak 2018 juga diiringi persoalan sengketa lahan dan penyempitan ruang hidup.

"Sengketa lahan di Halmahera Tengah terutama terjadi karena masalah ketidaksesuaian ganti rugi yang diterima petani dan nelayan yang memiliki lahan kebun. Lahan warga dibayar IWIP hanya sekitar Rp6.000 hingga Rp9.000 permeter. Padahal tuntutan warga itu ingin setidaknya Rp50 ribu permeter," beber dia.

Kemudian, persoalan sengketa lahan diikuti dengan mengubah popa mata pencaharian warga. semula warga berprofesi sebagai petani maupun nelayan, kini warga beralih profesi menjadi pengusaha indekos, pedagang atau karyawan perusahaan tambang.

"Warga yang berprofesi sebagai petani kehilangan kebunnya, dan nelayan yang melaut yang tadinya hanya 1 kilometer dari pinggir pantai kini harus melaut sampai 20 hingga 30 kilometer. Karena wilayah operasional IWIP berbahaya. Ada kapal-kapal tongkang yang mengangkut batu bara dan logistik dan pesisir pantai populasi ikan menurun," ucap dia.

Menurut warga, peralihan mata pencaharian tidak selalu dianggap menjadikan kehidupan warga semakin baik melainkan juga membawa kesulitan baru bagi petani yang tidak memiliki cukup modal dan keterampilan lain untuk beralih profesi.

"Kondisi pekerja dianggap tidak layak dengan upah yang dinilai rendah, hunian yang tidak layak huni dan berbagai kasus pemecatan pekerja yang dianggap diskriminatif serta risiko keselamatan kerja yang tiggi akibat penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang tidak optimal," beber Andi.

Di samping berdampak dari sisi sosial dan ekonomi, adanya industri nikel di wilayah Halmahera Tengah juga berdampak pada kesehatan. Paslnya, polusi dan debu yang terjadi setiap hari menurunkan kualitas udara di sekitar pemukiman warga.

"Pasca masuknya PT IWIP di Halmahera Tengah, terjadi peningkatan kasus penyakit ISPA dan penyakit diare yang diduga merupakan dampak dari perubahan kualitas lingkungan," jelas dia. (Z-10)