Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI mendapat penghargaan terkait penyaluran dam haji jemaah Indonesia tahun ini. Penghargaan diberikan Kepala Daerah Kerja (Daker) Mekah Khalilurrahman, yang juga Ketua Tim Pelaksana Dam Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kloter dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1444H/2023 M.
Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan menjelaskan, sertifikat diberikan kepada Baznas sebagai pelaksana pendistribusian dam petugas dan jemaah haji Indonesia sebanyak 3.166 ekor kambing senilai 1.899.600 riyal untuk fakir miskin di Indonesia. "Terima kasih Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Petugas Penyelenggara Haji Indonesia (PPIH), para pengurus dan tim Daerah Kerja (Daker) di Arab Saudi," jelasnya
Seluruh jemaah haji yang membayar dam di tempat resmi akan mendapatkan sertifikat. Tempat resmi dimaksud yaitu yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, yakni Rumah Potong Hewan (RPH) Maslakh Al-Ukaisyiyah di Mekah.
Direktur Pendistribusian Baznas RI, Ahmad Fikri saat bertugas di Tanah Suci menyampaikan, tahun ini Kemenag telah menunjuk RPH Maslakh Al-Ukaisyiyah di Mekah untuk pelaksanaan pembayaran dam secara resmi. Menurut dia, Maslakh Al-Ukaisyiyah di Mekah ditunjuk sebagai RPH pembayaran dam karena memiliki prinsip yang amanah, transparan dan akuntabel.
Fikri menegaskan, syarat hewan dam harus sehat dan tidak cacat serta harus memenuhi usia yang ditentukan sesuai dengan syariat Islam. "Semua kambing dan domba yang ada di Al-Ukaisyiyah tersebut telah disahkan oleh dewan syariah," ujar Fikri.
Al-Ukaisyiyah, tambah dia, juga memiliki 150 dokter hewan dengan 1.200 karyawan. Bahkan di musim haji seperti ini juru jagalnya berjumlah hingga 3.000 orang. RPH ini terletak di lahan seluas 20 hektare dan telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan, Air dan Pertanian Arab Saudi. "Setelah proses penyembelihan, jemaah haji mendapatkan sertifikat resmi dari Al-Ukaisyiyah sebagai bukti telah melaksanakan dam," ucap Fikri. (RO/R-2)
Mengacu pada data Kementerian Agama, saat ini jumlah waiting list atau daftar tunggu jamaah haji Indonesia mencapai 5,2 juta jamaah.
Usulan pertama adalah terkait kuota haji khusus menjadi minimal 8% bukan maksimal 8%.
Budi mengatakan, pembagian itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
WAKIL Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) sudah tidak lagi mengurus haji dan akan lebih fokus pada layanan keagamaan serta pendidikan agama.
Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun.
Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengungkapkan masa tunggu haji yang panjang perlu diantisipasi dengan persiapan yang matang sejak dini.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved