Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
EFEKTIVITAS penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem harus ditingkatkan untuk menjawab sejumlah tantangan dalam upaya mengakselerasi pembangunan nasional.
"Jumlah penduduk miskin yang harus dientaskan saat ini masih relatif tinggi sekaligus merupakan tantangan yang harus segera dijawab bersama, dalam rangka mempercepat proses pencapaian Indonesia yang lebih adil, makmur dan sejahtera," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/6).
Data World Bank, mencatat angka kemiskinan di Indonesia mencapai 16% dari total penduduk pada 2022 lalu. Perhitungan jumlah penduduk miskin itu dengan asumsi pendapatan mereka di bawah USD 1,90 per hari.
Baca juga: Waspadai Kenaikan Biaya untuk Hindari Hambatan pada Sistem Kesehatan
Di sisi lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), beberapa waktu lalu mengungkapkan outlook jumlah kemiskinan di Indonesia pada 2024 mendatang adalah 7,99%.
Menurut Lestari, upaya penajaman dan perbaikan data kependudukan yang lebih rinci harus secara konsisten dilakukan agar akurasi penanggulangan kemiskinan lebih akurat mencapai kelompok sasaran.
Baca juga: Survei Indikator: NasDem Masuk Lima Besar Partai Pilihan di DPR
Demikian juga, tambah Rerie sapaan akrab Lestari, pengintegrasian sejumlah program pemberdayaan ekonomi yang masif juga harus menjadi kepedulian bersama para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat upaya pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dan konsisten merupakan langkah strategis yang harus dilakukan.
Karena, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, upaya pengentasan kemiskinan dalam proses pembangunan memiliki dimensi ekonomi dan sosial, sekaligus bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional.
Menurut Rerie, sejumlah faktor itu sangat berperan dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaya saing tinggi dan tangguh, baik secara ekonomi dan politik, di kawasan dan dunia di masa datang. (RO/Z-7)
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait untuk menghadirkan pemilu nasional dan pemilu lokal
Gubernur Khofifah juga menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp974,875 juta.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Pembahasan kerja sama ini yaitu kolaborasi dalam pengembangan keilmuan dan riset, pemberdayaan masyarakat melalui program pekerja sosial, serta implementasi program Basnas.
PT Djarum dan Polytron kembali melanjutkan upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Kudus melalui program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH). Renovasi
Program pembangunan 3 juta rumah diharapkan dapat menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.
Kolaborasi antara Kemensos dan UGM akan difokuskan pada pemberdayaan dengan kerja sama berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan lembaga akademik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved