Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang terjadi kepada ratusan anak di Tanah Air hingga saat ini masih belum ada penyelesaiannya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo menyebut sejauh ini kasus tersebut sudah diambil alih oleh pemerintah dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sudah membuat surat investigasi terkait dengan gagal ginjal.
"Yang perlu disampaikan bagaimana sekarang pemerintah menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan hasil investigasinya sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan orang tua korban bisa melakukan apa yang mereka lakukan sebagai korban," ucapnya saat dihubungi pada Jumat (2/6).
Baca juga: Menko PMK Cari Cara Berikan Bantuan Korban Gagal Ginjal Akut Anak
Menurut Rio, pemerintah kedepannya harus menyiapkan rencana apabila anak-anak tersebut masih ada yang terkena gagal ginjal.
"Harus ada sebuah mekanisme penyembuhan dan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana pertanggungjawabannya itu yang harus disampaikan pemerintah sehingga tidak ada simpang siur informasi," kata Rio.
Ia menegaskan bahwa mitigasi resiko perlu ditingkatkan oleh pemerintah karena permasalahan ini harus ada ujungnya.
Baca juga: Pemerintah Diminta Serius dalam Upaya Pemberian Santunan Korban Gagal Ginjal Akut
"Karena kedepan masih ada anak-anak lain dan kita tidak tahu berapa banyak obat yang beredar di masyarakat sampai saat ini. Kalau tidak ada semacam pengawasan yang ketat, maka nanti akan menjadi bom waktu," ujarnya.
Ia menyarankan agar ada pengawasan dan upaya preventif yang dilakukan pemerintah sehingga konsumen atau masyarakat dapat tercerahkan soal obat yang dikonsumsi. (Z-6)
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menekankan kenaikan iuran JKN harus memperhitungkan kemampuan bayar masyarakat dan mendorong penghapusan denda.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mengajak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berkolaborasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan.
YLKI masih menunggu jawaban respons Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melayangkan somasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia menyusul kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan.
(YLKI) akan mengirim surat kepada pemerintah, Kementerian Sosial, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan PBI
SEKJEN Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo menilai penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan harus diinformasikan juga ke peserta.
Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, mengimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan menyentuh balita untuk mencegah terjadinya penularan campak.
Poltekes Bhakti Kencana menawarkan tiga program studi strategis yang dirancang berdasarkan kebutuhan pasar kerja
KITA semua mengikuti dengan waspada perkembangan eskalasi konflik dan perang di kawasan Timur Tengah.
Kondisi kesehatan Nadiem Makarim menurun akibat reinfeksi bekas operasi. Eks Mendikbudristek ini terancam operasi lagi di tengah sidang korupsi Chromebook.
Penyumbatan jantung atau Penyakit Jantung Koroner (PJK) terjadi akibat penumpukan plak (lemak, kolesterol, dan kalsium) pada arteri koroner.
Meskipun populer dan estetik, bubble tea menyimpan risiko kesehatan serius seperti paparan timbal, gangguan pencernaan, hingga masalah kesehatan mental. Simak faktanya!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved