Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut adanya penurunan jumlah titik panas pada tahun ini dibanding tahun 2022. Lokasi titik panas terbanyak berada di Provinsi Riau.
"Sejak 1 Januari hingga 9 Mei 2023, KLHK memantau ada sebanyak 249 jumlah titik panas dengan confident level high. Sementara pada 2022 di periode yang sama ada sekitar 330 titik panas. Jadi mengalami penurunan sebesar 24,55%," kata Direktur Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Thomas Nifinluri, saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (11//5).
Thomas membeberkan, pada tahun ini sendiri jumlah titik panas tersebar di Riau sebanyak 35 titik, Kalimantan Barat 15 titik, Kalimantan Timur 8 titik Sumatra Selatan 7 titik, Papua 2 titik, Kalimantan Tengah 1 titik, Kalimantan Selatan 1 titik dan Jambi 1 titik.
Baca juga : Suhu Tak Kunjung Turun, Kebakaran Hutan di Kanada Kian Meluas
Menurutnya, titik panas merupakan indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), namun belum tentu semuanya berubah menjadi titik api (fire spot).
"Oleh karena itu dilakukan gorundcheck oleh Manggala Agni dan segera dilakukan pemadaman jika ditemukan karhutla," beber Thomas.
Baca juga : Ijuk di Waterfront Labuan Bajo Terbakar karena Cuaca Ekstrem
Selain terus dilakukan pemantauan, KLHK bersama dengan sejumlah pohak juga melakukan pemantauan cuaca, patroli gabungan dan mandiri serta penyuluhan kepada masyarakat.
Di samping itu, ada pula kegiatan teknologi modifikasi cuaca (TMC) bersama bRIN, BNPB dan TNU AU untuk pembasahan areal kawasan hutan.
"Untuk TMC sudah dilakukan di Riau dan Jambi. Selnjutnya akan dilakukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sumatra Selatan pada Mei ini dan Riau kembali dilakukan pada September sampai Oktober 2023 mendatang," pungkas dia. (Z-4)
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah luas lahan yang terbakar dari 1 Januari hingga 3 Agustus 2024 seluas 384,85 hektare
Ada pun total kerugian akibat kebakaran di Kabupaten Kuningan mencapai Rp17 miliar
Pembuatan sekat bakar penting dilakukan guna meminimalisir terjadinya kebakaran. Dengan adanya sekat bakar, saat terjadi kebakaran api tidak akan menjalar ke areal yang lebih luas.
Hingga Rabu sore, kobaran api masih dalam proses pemadaman oleh masyarakat dan pihak terkait.
Sebanyak 300 petugas gabungan dikerahkan untuk memadamkan kobaran api sejak Rabu (4/9) lalu
Penetapan legalitas hutan adat mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan di kemudian hari.
SEJAK lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset melalui program Reforma Agraria.
Masyarakat adat yanMasyarakat yang masih mengandalkan tradisi turun-temurun dalam pengelolaan hutan adat sering kali tidak berdaya saat menghadapi kepentingan pihak eksternal
Kawasan gunung tampak gundul. Pohonpohon ditebang, lubang-lubang bekas galian tambang pun terlihat jelas.
PADA 2020 berdasarkan data KLHK luas hutan di seluruh Indonesia mencapai 95,6 juta hektare.
PAVILIUN Indonesia memaparkan sejumlah upaya pengendalian perubahan iklim dan keberhasilannya di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-24) di Katowice, Polandia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved