85 Persen Dokter Umum Terima Gaji di Bawah Standar IDI

JUNIOR Doctor Networks (JDN) Indonesia menyelenggarakan survey Nasional pendapatan dokter umum Indonesia. Hasilnya sebanyak 85% dokter umum masih mendapatkan gaji take home pay di bawah standar yang telah ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Akibatnya, banyak ditemui dokter yang berpraktek di 3 tempat berbeda. Meskipun dokter sudah bekerja di 3 tempat praktek dengan jam kerja 66 jam per minggu, hanya 16.15% dokter yang mendapatkan gaji sesuai dengan standar yang ditentukan IDI. 

"Pendapatan para dokter ini memang harus diperbaiki. Setidaknya, pendapatan mereka harus merata. Misal dokter yang melakukan pengabdian di daerah terpencil jangan sampai pendapatannya ikutan kecil," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam dialog JDN Indonesia secara daring, Minggu (9/4).

Baca juga : Kurangnya Dokter Spesialis Sebabkan Masyarakat Lebih Pilih Pengobatan Alternatif

Ia juga berinisiatif melakukan reformasi terkait remunerasi dokter di rumah sakit-rumah sakit vertikal dalam koordinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang rencananya akan dilakukan bulan depan.

Baca juga : IDI Minta Menkes Beberkan Data Valid 77 Ribu Dokter Pelamar STR

Keluhan yang sama juga dirasakan para dokter umum yang bertugas menjadi tenaga pengajar. Banyak dari mereka yang masih harus bekerja di berbagai tempat namun dengan standar gaji yang masih jauh dari standar IDI.

Selain itu, terkait kurang meratanya fasilitas Kesehatan dan ketidaksesuaian antara alat dan SDM Kesehatan khususnya di Indonesia Timur juga menjadi salah satu masalah hingga kini yang dikeluhkan para tenaga kesehatan.

Ketidakmerataan fasilitas pada akhirnya mengakibatkan dokter tidak bisa bekerja dengan optimal juga ditanggapi oleh bapak Menteri Kesehatan dengan melakukan assessment yang lebih holistik sebelum mendistribusikan alat Kesehatan.

"Para dokter yang bekerja di grassroot untuk dapat terus aktif menyampaikan aspirasi dan melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian kebutuhan di lapangan, baik itu di tataran RSUD Kemenkes maupun RSUD daerah," ujarnya.

Sehingga hal-hal tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Diharapkan hal ini akan mempercepat penanganan masalah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas layanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Z-8)