Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KONFERENSI Asia Afrika (KAA) merupakan konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini juga dikenal dengan sebutan Konferensi Bandung karena diselenggarakan di Bandung pada 18-24 April 1955.
Usai Perang Dunia II, dunia terpecah menjadi dua bagian yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat terdiri dari negara-negara berpaham liberalis, sementara blok timur berpaham komunis. Keduanya berebut pengaruh pada bangsa-bangsa lain.
KAA diprakarsai oleh lima negara yaitu Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. KAA dihadiri oleh 29 negara. KAA tak terlepas dari keberadaan Konferensi Colombo 28 April-2 Mei 1954 saat Indonesia mengemukakan gagasan tentang pertemuan negara-negara Asia-Afrika. Dari konferensi tersebut, lahirlah KAA dengan pertemuan perdana menghadirkan 29 negara di kawasan Asia-Afrika.
Baca juga: Mengenal Tugas dan Anggota Panitia Sembilan
Dilansir dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KAA bertujuan mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika, meninjau masalah-masalah hubungan sosial ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika, menjalin kerukunan antarumat beragama di wilayah Asia dan Afrika, memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerja sama dunia, mencanangkan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing dan terakhir melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imprialis lain.
Sunario selaku Menteri Luar Negeri Indonesia pada waktu itu mengatur kegiatan KAA selama satu pekan tersebut dan lahirlah 10 prinsip atau Dasasila Bandung. Berikut isi Dasasila Bandung.
Baca juga: Proses Sidang Resmi yang Dilaksanakan BPUPKI
1. Menghormati hak asasi manusia, tujuan, dan prinsip dalam Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.
3. Mengakui persamaan derajat semua ras dan semua negara, baik besar maupun kecil.
4. Tidak campur tangan terkait urusan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak tiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai Piagam PBB.
6. Tidak menggunakan pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar mana pun dan tidak memberi tekanan terhadap negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun.
8. Menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum, atau cara-cara damai lain yang menjadi pilihan pihak yang bersangkutan sesuai Piagam PBB.
9. Meningkatkan kepentingan dan kerja sama bersama.
10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban internasional.
KAA juga berpengaruh dalam bentuk dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki Belanda. Setelah KAA selesai, beberapa negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasib mereka untuk mencapai kemerdekaan serta kedudukan sebagai negara berdaulat penuh. Gerakan Nonblok juga lahir dari kegiatan KAA ini. (Z-2)
PENELITI senior BRIN Lili Romli menyayangkan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang tidak adanya bukti yang kuat terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998.
Menurutnya, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia.
Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.
Pegiat HAMĀ Perempuan Yuniyanti Chizaifah menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998
Djarot mengatakan penulisan sejarah seharusnya berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kepentingan politik. Maka dari itu, ia mengingatkan agar sejarah tidak dimanipulasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
FILM Turang, yang pertama kali tayang sekitar 67 tahun silam di Festival Film Asia Afrika di Tashkent, Uzbekistan pada 1998 kini kembali dirayakan.
KETUA DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan pemerintah agar tidak mengaburkan fakta dalam penulisan ulang sejarah nasional yang direncanakan rampung pada Agustus 2025,
Pelajari sejarah kelam Pemberontakan PKI Madiun. Temukan latar belakang, dampak, dan pelajaran penting dari peristiwa bersejarah ini.
Jelajahi Kerajaan Singasari: Sejarah gemilang, pengaruhnya abadi dalam membentuk peradaban Indonesia. Temukan warisan budaya dan politiknya!
Ki Hajar Dewantara: Pelopor pendidikan Indonesia. Biografi lengkap, perjuangan, dan warisan abadi bagi kemajuan bangsa.
BPUPKI: Memahami sejarah pembentukan dan fungsi badan penting ini dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pelajari tujuan dibentuknya secara lengkap!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved