Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mengembangkan forum bisnis multiusaha kehutanan di 16 balai kehutanan yang tersebar di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mendorong para pengusaha di Indonesia untuk melakukan multiusaha kehutanan.
Penerapan multiusaha berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU tersebut memberikan kesempatan bagi pengusaha kehutanan untuk mendiversifikasikan usahanya menjadi Multi Usaha Kehutanan yang dapat memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.
"Multiusaha kehutanan ini merupakan transformasi pengelolaan hutan berbasis lanskap. Dengan demikian pengusaha dapat menghasilkan diversifikasi produk hasil hutan tidak hanya kayu," kata Direktur Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK Krisdianto dalam acara Sosialiasi Multiusaha Kehutanan dan Piloting Project terkait Multiusaha Kehutanan di Kalimantan Timur, Jumat (17/3).
Baca juga:Penerapan Multiusaha di Sektor Kehutanan ‘Wajib’
Krisdianto memaparkan, dalam multiusaha kehutanan, ada tiga pilar yang menjadi kunci, yakni agroforestry, jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu. Dengan diterapkannya model bisnis berkelanjutan, diharapkan pengusaha dapat turut berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
"Kita harus mengencangkan ikat pinggang untuk sama-sama mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan target yang tertuang dalam enhanced nationally determined contribution (ENDC) 2030. Dari sektor hutan dan penggunaan lahan sendiri diproyeksikan akan menyumbangkan 60% dari target. Karenanya ini menjadi penting bagi kita," ucap dia.
Baca juga: Kolaborasi Antarsektor Penting untuk Multiusaha Kehutanan
Ia berharap, ke depannya sinergi yang dibangun oleh KLHK dan pengusaha akan menciptakan model bisnis berkelanjutan yang berdampak baik bagi lingkungan.
"Jadi ke depannya multiusaha kehutanan diharapkan dapat mewujudkan paradigma agar tidak lagi membenturkan ekologi ekonomi dan sosial budaya," pungkas dia. (Z-10)
Kemenag memperkenalkan konsep ekoteologi dan peran agama sebagai sumber harmoni sosial
BAYANGKAN sebuah tsunami menghantam pulau tak berpenghuni di salah satu gugus kepulauan Indonesia, menyapu bersih pohon dan berbagai habitat.
Filantropi berperan penting memperkuat UMK dan ekonomi rakyat lewat pendanaan, pendampingan, dan kolaborasi demi pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Seluruh inisiatif lembaga sepanjang satu tahun terakhir telah diselaraskan dengan 17 Program Prioritas Nasional.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Corporate Forum for Community Development (CFCD) menggelar Penganugerahan Indonesia CSR Award (ICA) ke-12 dan Indonesia SDGs Award (ISDA) ke-10 Tahun 2025.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved