Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana menekankan pentingnya rencana mitigasi (mitigation plan) dalam penataan kawasan yang rawan, seperti Depo Pertamina Plumpang.
Menurutnya, dalam kejadian terbakarnya depo yang hanya berjarak 1,5 meter dari pemukiman padat penduduk tersebut, Pertamina seharusnya yang bertanggung jawab.
"Harus ada satu rencana mitigasi ke depan dan memang penataannya harus dilakukan kembali. Tentu yang utama Pertamina bertanggung jawab karena Pertamina di kawasan itu ya otomatis memang kondisinya sangat berbahaya atau rawan bencana sebetulnya, karena letaknya di kawasan padat penduduk," ujar Putu di Gedung DPR RI, Selasa (7/3).
Putu mendorong agar kawasan rawan seperti Depo Pertamina Plumpang harus diawasi dengan baik. Sebab, produk yang dikelola Pertamina sendiri sejatinya adalah produk yang beresiko tinggi.
Baca juga: 24 Saksi diperiksa Terkait Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
"Yang terpenting adalah standard operational procedure dari Pertamina ini harus dilakukan dengan baik dan maksimal karena mereka mengelola produk yang memang beresiko tinggi," imbuhnya.
Salah satu yang terpenting, menurut Putu, adalah bagaimana masyarakat yang masih tinggal di sekitar kawasan berbahaya seperti Depo Pertamina Plumpang tersebut harus diberi edukasi terkait emergency action jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Yang terpenting adalah bagaimana caranya agar selalu disosialisasikan emergency action untuk masyarakatnya karena memang ini kan terletak di kawasan yang sangat berbahaya," tegasnya.
Baca juga: Pengamat: Pemerintah Wajib Lakukan Investigasi Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Selain itu, politikus Fraksi Partai Demokrat ini juga mendukung langkah-langkah konkret apapun nantinya yang akan dilakukan. Baik opsi relokasi masyarakat atau pemindahan depo, asalkan langkah yang diambil adalah untuk keamanan masyarakat sekitar.
"Jika seandainya deponya harus pindah ya itu harus dilakukan, tapi kalau ke depan relokasi juga menjadi opsi karena situasi yang penting juga menyangkut distribusi kan tapi relokasi itu penting juga. Tentu pemerintah kita berharap Pemerintah DKI, Pemerintah Indonesia juga fokus bagaimana agar merelokasi masyarakat yang ada di situ," jelasnya.
Terakhir, Putu juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban yang terdampak musibah tersebut. Pihaknya juga berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi.
"Jadikanlah (kejadian kebakaran Depo Plumpang) adalah bencana terakhir ya dalam hubungannya dengan Pertamina, tentu kita berharap ke depan agar tidak terjadi lagi kondisi seperti ini," harapnya. (RO/S-4)
Melalui proses lelang, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menunjuk Pertagas untuk mengerjakan pembangunan proyek pipa BBM sepanjang ± 96 kilometer dari Cikampek ke Plumpang.
PT Pertamina Patra Niaga masih menunggu putusan lengkap dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kewajiban ganti rugi Rp23 miliar atas peristiwa Depo Pertamina Plumpang.
Sejumlah warga sudah meminta PT Pertamina Patra Niaga bertanggung jawab atas insiden kebakaran Depo Plumpang
"Jadi pembangunan JIGT ini ada beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu terminal BBM. Kita proyeksikan dari US$350 juta-US$550 juta (Rp5,3 triliun-Rp8,3 triliun)," jelasnya.
Menurutnya, Pertamina memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan kepada publik mengenai laporan audit.
PT Jakarta Propertindo, menyalurkan 115 paket bantuan untuk puluhan anak-anak usia sekolah terdampak kebakaran Depo Plumpang berbentuk peralatan sekolah
Update harga BBM Maret 2026 di SPBU BP dan Pertamina. BP 92, Pertamax, hingga Dexlite mengalami kenaikan. Simak daftar harga lengkapnya di sini.
Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, termasuk Yoki Firnandi, Agus Purwono, dan Sani Dinar Saifuddin.
Memaknai perjalanan 19 tahun, PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina menggelar serangkaian kegiatan sosial.
Tim kuasa hukum Muhammad Kerry Adrianto Riza membantah seluruh tuduhan jaksa dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak dan terminal BBM PT OTM.
Dua program tanggung jawab sosial PT Pertamina EP di Jawa Barat meraih predikat Bronze dalam ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2026.
Masyarakat yang berpartisipasi akan mendapatkan imbalan sebesar Rp5.500 untuk setiap satu liter minyak jelantah yang disetorkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved