Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana menekankan pentingnya rencana mitigasi (mitigation plan) dalam penataan kawasan yang rawan, seperti Depo Pertamina Plumpang.
Menurutnya, dalam kejadian terbakarnya depo yang hanya berjarak 1,5 meter dari pemukiman padat penduduk tersebut, Pertamina seharusnya yang bertanggung jawab.
"Harus ada satu rencana mitigasi ke depan dan memang penataannya harus dilakukan kembali. Tentu yang utama Pertamina bertanggung jawab karena Pertamina di kawasan itu ya otomatis memang kondisinya sangat berbahaya atau rawan bencana sebetulnya, karena letaknya di kawasan padat penduduk," ujar Putu di Gedung DPR RI, Selasa (7/3).
Putu mendorong agar kawasan rawan seperti Depo Pertamina Plumpang harus diawasi dengan baik. Sebab, produk yang dikelola Pertamina sendiri sejatinya adalah produk yang beresiko tinggi.
Baca juga: 24 Saksi diperiksa Terkait Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
"Yang terpenting adalah standard operational procedure dari Pertamina ini harus dilakukan dengan baik dan maksimal karena mereka mengelola produk yang memang beresiko tinggi," imbuhnya.
Salah satu yang terpenting, menurut Putu, adalah bagaimana masyarakat yang masih tinggal di sekitar kawasan berbahaya seperti Depo Pertamina Plumpang tersebut harus diberi edukasi terkait emergency action jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Yang terpenting adalah bagaimana caranya agar selalu disosialisasikan emergency action untuk masyarakatnya karena memang ini kan terletak di kawasan yang sangat berbahaya," tegasnya.
Baca juga: Pengamat: Pemerintah Wajib Lakukan Investigasi Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Selain itu, politikus Fraksi Partai Demokrat ini juga mendukung langkah-langkah konkret apapun nantinya yang akan dilakukan. Baik opsi relokasi masyarakat atau pemindahan depo, asalkan langkah yang diambil adalah untuk keamanan masyarakat sekitar.
"Jika seandainya deponya harus pindah ya itu harus dilakukan, tapi kalau ke depan relokasi juga menjadi opsi karena situasi yang penting juga menyangkut distribusi kan tapi relokasi itu penting juga. Tentu pemerintah kita berharap Pemerintah DKI, Pemerintah Indonesia juga fokus bagaimana agar merelokasi masyarakat yang ada di situ," jelasnya.
Terakhir, Putu juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban yang terdampak musibah tersebut. Pihaknya juga berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi.
"Jadikanlah (kejadian kebakaran Depo Plumpang) adalah bencana terakhir ya dalam hubungannya dengan Pertamina, tentu kita berharap ke depan agar tidak terjadi lagi kondisi seperti ini," harapnya. (RO/S-4)
Adapun kedatangan Wapres Ma'ruf Amin ke lokasi kebakaran Depo BBM milik Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, menggantikan Presiden Jokowi.
Jenazah atas nama Irana berusia 65 tahun warga Kelurahan Rawa Badak Selatan. Iriana ditemukan dalam posisi telentang tepat di depan pintu kamar mandi.
Sigit juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan oloh tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Damkar Jakut masih melakukan pendinginan di beberapa titik di lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Lebih lanjut, Sigit juga mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan bahwa masih terdapat tiga orang yang belum berhasil ditemukan.
Berbeda dengan penyintas dewasa, Pemprov DKI menilai korban bencana dari golongan bayi dan balita lebih membutuhkan bantuan berupa makanan khusus.
Mampukah dia mengembalikan dan menjaga kepercayaan itu? Apa yang harus dia lakukan?
Bright Gas memiliki keunggulan yaitu teknologi Double Spindle Valve System (DSVP), sehingga keamanan tabung itu lebih terjaga
Sebanyak 12 tim startup hasil kurasi melakukan presentasi bisnis di hadapan para juri ahli inovasi di Kampus ITB Bandung, Kamis (23/11).
Pertamina Patra Niaga memastikan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 1445 H secara optimal.
Pertamina Patra Niaga telah memasarkan produk bitumen untuk mendukung proyek pemeliharaan rutin Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Dengan sistem MAP ini bisa tahu kebutuhan real di lapangan seperti apa. Kalau ada indikasi penyalahgunaan, pemerintah maupun Pertamina bisa melacak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved