KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) terus menunda pengumuman hasil seleksi ASN PPPK Guru tahun 2022. Jadwal pengumuman yang seharus jatuh pada 2-3 Februari 2023, hingga kini belum ada kepastian pelaksanaannya.
Wakil Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Abdul Qodir menyampaikan rasa prihatinnya terhadap nasib guru honorer yang belum juga mendapat kepastian. Carut-marut seleksi PPPK Guru sejak awal hingga penundaan hasil seleksi tahun menunjukkan tata kelola seleksi yang tidak profesional.
Baca juga: Badan Bahasa Bakal Revitalisasi 59 Bahasa Daerah di 2023
"Ini preseden buruk terhadap komitmen dan integritas bagaimana pemerintah memuliakan, memartabatkan, melindungi dan mensejahterakan guru kalau dalam pola penyelesaian kekurangan guru masih seperti ini. Dan akan berdampak kepada semangat serta motivasi adik-adik kami yang sedang kuliah kalau tata kelola penerimaan PPPK masih jauh dari harapan ptofesional," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (13/2).
Dudung menyebut bahwa selama ini para guru honorer hanya mendapat angin surga alias harapan palsu. Program rekrutmen 1 juta tidak kunjung tuntas, bahkan menimbulkan masalah baru lantaran para honorer dibebastugaskan dari sekola asalnya.
"Atas nama PB PGRI turut prihatin guru honorer selalu mendapatkan angin surga dan selalu ditunda pengumumannya. Saya berharap segara ada kepastian penyelesaian kekurangan guru apalagi mereka sudah dinyatakan lulus di tahun 2021 tetapi belum mendapatkan formasi. Sudah hampir 1 tahun guru honorer sudah dinyatakan lulus tetapi SK-nya sampai sekarang belum turun-turun," kata Dudung.
Menurutnya, penundaan hasil pengumuman berdampak langsung pada para honerer. Apalagi bagi mereka yang sudah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021. Bukannya mendapat kesejahteraan yang lebih baik, para honorer malah kian terpuruk karena jebakan seleksi PPPK Guru ini.
"Implikasi langsung adalah guru honorer sangat terlambat menerima SK dan peningkatan kesejahteraan, bahkan guru swasta yang sudah dinyatakan lulus PPPK sebagian besar oleh yayasan tempat mengajar sudah dibebastugaskan. Sehingga mereka tidak mendapat gaji atau penghasilan, berbulan-bulan mereka tidak dapat penghasilan," tegasnya.
Berdasarkan laporan Ditjen GTK, pada seleksi PPPK guru 2022, terdapat sebanyak 193.954 guru lulus PG atau kategori P1. Dari total jumlah lulus PG, terdapat sebanyak 127.621 guru honorer sudah mendapatkan penempatan dan dipastikan akan diangkat menjadi ASN PPPK tahun 2023 ini.
Di luar jumlah tersebut, terdapat 65.954 guru yang belum mendapatkan penempatan dan 379 lainnya tidak menjadi sasaran penuntasan karena meninggal, mengundurkan diri, dan alasan lainnya.
Kemendikbud-Ristek juga berkomitmen untuk menuntaskan rekrutmen 1 juta guru dengan skema PPPK di tahun 2023 ini. Lantas dangan adanya penundaan tentu akan mempengaruhi proses seleksi selanjutnya. Mengingat, target rekrutmen 1 juta guru PPPK masih jauh dari harapan.
"Dan intinya di tahun 2023 pemerintah harus segera mungkin menyelesaikan persoalan kekurangan guru melalui jalur PPPK dengan serius dan penuh kesungguhan," tutupnya. (OL-6)
