KEMENTERIAN Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya proses validasi data kemiskinan ekstrem guna mendapatkan hasil yang akurat dan tepat sasaran.
"Kemenko PMK mengingatkan pentingnya validasi data kemiskinan ekstrem agar akurat dan intervensi bisa dilakukan dengan tepat sasaran," kata Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK Agus Suprapto dihubungi dari Jakarta, Senin.
Agus yang pernah menjabat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK itu mengatakan, pada saat ini validasi data kemiskinan ekstrem tengah dilakukan di daerah-daerah.
"Dengan data yang akurat maka akan mendukung program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui berbagai strategi kebijakan," katanya.
Baca juga: Indonesia Masih Hadapi Masalah Kemiskinan dan Pengangguran
Dengan demikian, kata dia, program kunci untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan akan berjalan dengan baik.
Agus menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4. Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, kepala daerah memiliki tugas untuk menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan dan dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD kabupaten/kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat.
"Bila dalam proses validasi diketahui ada keluarga miskin ekstrem yang belum masuk ke dalam daftar, maka bisa dikoordinasikan ke Kemenko PMK," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak semua pihak mengoptimalkan tiga program yang menjadi kunci utama dalam mendukung upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pertama adalah melalui bantuan sosial dan subsidi dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem. Kedua, melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem. Ketiga, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Menurutnya, pemerintah menargetkan menghapuskan angka kemiskinan ekstrem dari empat persen menjadi nol persen pada 2024. (Ant/OL-17)
