Di tengah ekonomi yang diproyeksikan bertumbuh di atas 5% pada 2022, Indonesia ternyata masih menghadapi masalah kemiskinan dan pengangguran.
Badan Pusat Statistik mencatat, hingga November 2022, terdapat 8.42 juta pengangguran di Indonesia. Di lain sisi, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) juga menuturkan, 25.114 orang di Putus Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menampik permasalahan tersebut, yang dianggap kontradiktif dengan slogan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah ke publik.
"Tadi disampaikan, kalau kemiskinan dan pengangguran naik di tengah pertumbuhan ekonomi. Itu tidak bisa ditampik, jadi jangan dipikir kita (pemerintah) hanya memikirkan masalah makro fiskal, kita juga memikirkan yang mikro. Memang, semua negara pasti mengalami shock. Pasti ada kontraksi. Pasti ada. Misalnya kita, ada PHK dari 7 juta sampai ke 9,7 juta orang," ungkap Sri Mulyani dalam kuliah umum perayaan hari ulang tahun Media Indonesia di Jakarta, Jumat (3/2).
Namun, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa, pemerintah telah berusaha untuk mengatasi masalah mikro ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat kecil, dengan mengucurkan APBN sebagai "shock breaker".
"Jadi, bagaimana kita memulihkannya. Anggaran untuk bantuan sosial bagi masyarakat, agar daya belinya meningkat. Jadi, jangan dianggap kita hanya mengurus yang besar, yang kecil kecil, kita juga masuk kesitu. Malahan, yang besar yang kita pajaki," tegas Sri Mulyani.
"Jadi, kalau tingkat kemiskinan bisa turun, itu karena presiden minta kita fokus kepada kemiskinan ekstrem. Jadi, APBN itu kita pakai untuk mengatasi kondisi ekonomi yang ada. Misalnya, melalui Kementerian PUPR, kita membangun infrastruktur. Jangan dianggap infrastruktur itu hanya jalan tol dan bendungan saja. Infrastruktur itu juga kan sanitasi, balai, dan hal hal kecil yang dapat membantu aktivitas ekonomi masyarakat," tuturnya. (OL-12)
