Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menilai implementasi program Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sangat lemah. Salah satu indikator adalah realisasi program yang masih jauh dari target.
"Kemudian hilirisasi program dari riset menuju pengembangan lalu aplikasi di masyarakat dan industri itu juga sangat lemah dan kurang terhadap program pengembangan dan teknologi termasuk rekayasa engineering," kata Mulyanto saat dihubungi, Senin (6/2).
Menurutnya, justru yang ada hanya riset dasar berdasarkan produk ilmiah padahal BRIN bukan LIPI, melainkan terdiri dari BBT dan Lapan yang sudah mengarah pada pengembangan teknologi bahkan inovasi.
Baca juga: BRINS Raih penghargaan Indonesia Excellence GCG Ethics in Providing Innovative Insurance Solutions
Mulyanto menilai lemahnya implementasi program yang dijalankan BRIN disebabkan lemahnya kepemimpinan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Ia dinilai abai dan tidak memprioritaskan terlaksananya program strategis nasional di bidang IPTEK. Bahkan berbagai program dan kelembagaan di berbagai daerah satu per satu dicopot. Akhir-akhir ini lembaga riset antariksa yang ada di Pasuruan Jawa Timur ditutup dan berbagai lembaga riset di daerah yang mengalami nasib serupa.
"Kami melihat juga banyak kegiatan yang melanggar aturan, itu diindikasikan dari temuan BPK terkait program pembangunan infrastruktur IPTEK di Indonesia 2022 dan temuan Ombudsman terkait SDM," ujarnya.
Selain itu, ada penyimpangan dari sisi pendanaan dan teknis terkait implementasi program ke masyarakat sebagian tidak terlaksana. k omisi VII DPR meminta BPK melakukan pemeriksaan investigatif dengan tujuan tertentu agar diketahui bagaimana implementasi program tersebut. (OL-17)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved