ANGGOTA Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menilai implementasi program Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sangat lemah. Salah satu indikator adalah realisasi program yang masih jauh dari target.
"Kemudian hilirisasi program dari riset menuju pengembangan lalu aplikasi di masyarakat dan industri itu juga sangat lemah dan kurang terhadap program pengembangan dan teknologi termasuk rekayasa engineering," kata Mulyanto saat dihubungi, Senin (6/2).
Menurutnya, justru yang ada hanya riset dasar berdasarkan produk ilmiah padahal BRIN bukan LIPI, melainkan terdiri dari BBT dan Lapan yang sudah mengarah pada pengembangan teknologi bahkan inovasi.
Baca juga: BRINS Raih penghargaan Indonesia Excellence GCG Ethics in Providing Innovative Insurance Solutions
Mulyanto menilai lemahnya implementasi program yang dijalankan BRIN disebabkan lemahnya kepemimpinan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Ia dinilai abai dan tidak memprioritaskan terlaksananya program strategis nasional di bidang IPTEK. Bahkan berbagai program dan kelembagaan di berbagai daerah satu per satu dicopot. Akhir-akhir ini lembaga riset antariksa yang ada di Pasuruan Jawa Timur ditutup dan berbagai lembaga riset di daerah yang mengalami nasib serupa.
"Kami melihat juga banyak kegiatan yang melanggar aturan, itu diindikasikan dari temuan BPK terkait program pembangunan infrastruktur IPTEK di Indonesia 2022 dan temuan Ombudsman terkait SDM," ujarnya.
Selain itu, ada penyimpangan dari sisi pendanaan dan teknis terkait implementasi program ke masyarakat sebagian tidak terlaksana. k omisi VII DPR meminta BPK melakukan pemeriksaan investigatif dengan tujuan tertentu agar diketahui bagaimana implementasi program tersebut. (OL-17)
