Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEPALA desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyikapi beragam tuntutan aksi demo yang meminta jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun. Pada prinsipnya, tuntutan perpanjangan lebih kepada agar berbagai program bisa terselesaikan dengan maksimal.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur, Beni Irawan, menuturkan tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa didasari berbagai pertimbangan. Dengan masa jabatan yang cukup lama, kata Beni, seorang kepala desa bisa konsentrasi mewujudkan berbagai program pembangunan wilayah.
"Tentu akan berdampak juga terhadap pembangunan. Dengan masa jabatan 9 tahun, tentu akan lebih leluasa membangun desa," kata Beni dihubungi Media Indonesia, Minggu (21/1).
Pertimbangan lainnya, sebut Beni, tuntutan itu untuk mencegah konflik horizontal di wilayah desa. Beni melihat dengan waktu enam tahun rentan
terjadi konflik. "Kalau pemilihan diperpanjang ada jeda waktu karena di desa itu rentan konflik, terutama setelah pemilihan kepala desa," tutur Beni yang juga Kepala Desa Cirumput Kecamatan Cugenang ini.
Namun, sebut Beni, perpanjangan masa jabatan itu berlaku hanya dua periode. Artinya, kalau berhitung sebetulnya interval waktu masa jabatan sama dengan sebelumnya.
"Ini tidak berlaku surut. Artinya, masa periode jabatannya hanya dua periode. Kalau masa jabatan 6 tahun itu kan maksimal tiga periode. Seperti saya yang sudah tiga periode jadi Kepala Desa Cirumput, sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri," pungkasnya.
Sementara itu Kepala Desa Sukanagalih Kecamatan Cikalongkulon, Dudi Aryadikara, melihat ada beberapa persepsi berkaitan dengan tuntutan permintaan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Pertama, ia melihat masa jabatan 6 tahun memang terlalu singkat yang berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan.
"Apalagi selama pandemi covid-19, pembangunan di desa banyak yang dialihkan karena anggarannya digunakan untuk penanganan covid-19. Seperti BLT Dana Desa dan program lainnya," ucap Dudi.
Namun di sisi lain, bagi Dudi berapapun lama masa jabatan kepala desa tinggal menjalaninya dengan baik. Artinya, ketika kinerja kepala desa berjalan maksimal, ia meyakini mereka akan dipilih lagi masyarakat.
"Seperti saya yang baru tiga tahun menjabat kepala desa, selama itu pula kami fokus menangani pandemi covid-19. Kami ikuti program-programnya, seperti ketahanan pangan. Masyarakat di sini melakukannya dengan membudidayakan ikan air tawar. Tadinya mau beternak domba, tapi ternyata tidak cocok," terang Dudi. (OL-15)
Pilkades baru akan dilaksanakan pada 2025. Itupun dilakukan bagi desa yang kepala desanya merupakan pergantian antarwaktu (PAW).
Kades di Desa Kabupaten Flores Timur terpaksa berurusan dengan Bawaslu dan Gakkumdu karena kedapatan tidak netral
Bawaslu Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah diminta untuk berlaku tegas terhadap oknum kepala desa maupun ASN yang tidak netral
Sekretariat Nasional Kades Indonesia Bersatu (KIB) mengapresiasi langkah DPR yang akan membahas Revisi Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa.
Seluruh personel atau tim gabungan dalam pelaksanaan pengamanan pelaksanaan pilkades serentak sudah siap diterjunkan
Masyarakat Desa Narukan saat menghadapi pilkades mengaku menemukan pihak tertentu yang ingin menyuap mereka agar mencoblos lawan Gus Umar.
Program Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Biaya dan moda transportasi yang semakin beragam dan terjangkau juga turut mengubah pola mudik di masyarakat.
Mudik menjadi momen peningkatan ekonomi bagi masyarakat pedesaan berupa bergesernya perputaran uang dari kota tempat masyarakat bekerja ke desa kampung halaman.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
PT Bank Central Asia (BCA) menargetkan menambah lima desa binaan bakti BCA di tahun ini. Hal itu diungkapkan oleh SVP Corporate Communications BCA, Susanti Nurmalawati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved