Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil ketua komisi komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Dasopang memastikan pemberangkatan jemaah haji 2023 dipastikan tidak ada pembatasan usia.
“Ini kabar gembira bagi calon jemaah kita bahwa tidak ada pembatasan usia pada haji 2023, kembali normal,” tegas Marwan, Kamis (12/1).
Marwan juga menjelaskan bahwa saat ini sudah ada kesepakatan bersama Yang tertuang dalam nota kesepahaman (MOU) antara Kementerian Agama dengan mentri umrah dan haji Arab Saudi terkait kuota haji 1443H/2023. “Dari MoU tersebut disepakati kuota haji kembali normal seperti sebelum terjadi Covid-19, jumlah yaitu tadi 221 ribu,” katanya.
Marwan juga menambahkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama agar pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia bisa diberikan sesuai standar yang sudah ditetapkan. Hal itu untuk menjaga agar jemaah haji bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna.
“Soal pelayanan ini penting, kita di komisi sudah memastikan agar pelayanan terbaik diberikan kepada jemaah karena sudah ada standar yang harus diikuti,” paparnya.
Kuota haji 1444H/2023 M yang sudah ditetapkan akan menjadi dasar bagi pemerintah dan DPR untuk menentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Soal besaran biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah pada tahun 2023 masih akan dirapatkan dengan pihak Kementerian Agama. “Pada dasarnya kami akan upayakan agar biaya yang dikeluarkan oleh jemaah haji proporsional.”
Pihaknya juga menambahkan bahwa biaya haji pada tahun 2023 akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan yang ada. “Kami akan tetap upayakan agar pembiayaanya proporsional dan mempertimbangkan aspek keadilan bagi semua jemaah haji Indonesia,” tutupnya. (RO/OL-12)
Budi enggan memerinci total uang yang dikumpulkan. Penerima aliran dananya juga dirahasiakan oleh KPK untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
Gus Alex diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam kasus ini. KPK enggan memerinci pihak-pihak di Kemenag yang dialiri uang oleh Gus Alex.
hifdzun nafsĀ atau menjaga keselamatan jiwa jemaah haji harus menjadi prioritas utama pemerintah,
KPK akan mendalami hal tersebut karena Muzakki Cholis diduga menjadi perantara yang menghubungkan inisiatif dari biro haji khusus mengenai pengajuan kuota haji tambahan.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK telah memiliki identitas yang diduga menjadi otak penghilangan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 di kantor Maktour Travel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved