Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
SETIAP tahunnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) melakukan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan/ Stakeholders Satisfaction Survey (SSS) untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap program dan kebijakan yang sudah dijalankan. Secara keseluruhan, indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud-Ristek tahun 2022 meningkat 1,3 poin menjadi 85,9 dari poin 84,6 pada tahun 2021.
Peningkatan ini terjadi di semua bidang terutama pada bidang Unit Layanan Terpadu (ULT) yang meningkat 1,8 poin. Sementara itu, hasil SSS pada bidang kebudayaan meningkat 1,4 poin, dan pada bidang pendidikan meningkat 0,7 poin.
“Alhamdulillah, hasil survei tahun ini meningkat yang artinya layanan yang kita berikan secara umum terbukti membaik. Ada perbaikan yang sudah dilakukan sehingga meningkat cukup tinggi, tetapi ada juga bagian yang masih butuh perhatian kita semua," ujar Sekretaris Jenderal Kemendikbud-Ristek Suharti dalam keterangannya, Rabu (28/12).
Suharti mengatakan, hasil survei ini dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan layanan Kemendikbud-Ristek kepada masyarakat di tahun 2023. “Kita harus memastikan layanan kita pada masyarakat tahun 2023 lebih baik lagi. Hasil survei ini bisa merepresentasikan secara nasional pendapat masyarakat terkait layanan yang sudah diberikan,” imbuhnya.
Melihat hasil survei program dan kebijakan yang masih perlu ditingkatkan, Kemendikbud Ristek mengajak para pemangku kebijakan untuk memberikan perhatian pada layanan kepada masyarakat di tahun mendatang. Hal itu harus didalami secara internal hasil survei untuk mengetahui apa yang menjadi fokus ke depan sehingga kinerja kementerian menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Anang Ristanto, mengatakan pelaksanaan survei kepuasan pemangku kepentingan tidak dilakukan oleh Kemendikbud-Ristek sendiri, tetapi bekerja sama dengan pihak ketiga.
"Dalam pelaksanaan survei, kami tidak melakukan sendiri, tetapi dengan pelibatan publik melalui kerja sama dengan pihak ketiga, agar hasilnya tidak ada keberpihakan," terang Anang.
Terkait pelaksanaannya, SSS tahun 2022 melibatkan 12.469 responden di bidang pendidikan dan kebudayaan yang terdiri dari 300 pengunjung ULT, 254 pemangku kepentingan di bidang kebahasaan, 130 pegawai internal Kemendikbudristek termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemendikbudristek, anggota DPR-DPRD di seluruh Indonesia. Sementara itu, sebagian besar lagi sebanyak 10.910 adalah pemangku kepentingan di bidang pendidikan seperti peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, pengelola atau kepala sekolah, komite sekolah, termasuk semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi.
Di bidang kebudayaan, SSS melibatkan 872 pemangku kepentingan seperti pengelola museum, situs, dan cagar budaya, pengelola dan pelaku seni, pemuka dan masyarakat desa adat, komunitas seni, komunitas budaya, komunitas sejarah, komunitas film, sanggar seni budaya, dinas pendidikan dan kebudayaan, keraton, dan lain sebagainya.
Survei ini, menggunakan 47 parameter bidang pendidikan sebagai ukuran yaitu Kurikulum, Proses Pembelajaran, Laman Rumah Belajar, Laman Cerdas Berkarakter, Guru Belajar dan Berbagi, Platform Merdeka Mengajar, Profil Pelajar Pancasila, PPDB, SNMPTN/SBMPTN, Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, Beasiswa Unggulan, Beasiswa Adik, Buku Teks Pelajaran, Pendidikan Kecakapan Kerja, Pendidikan Kecakapan Wirausaha, Asesmen Nasional, e-Layanan, SiPolen, Layanan Kompetisi, Afirmasi Pendidikan Menengah, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA), UKBI, Penyuluhan Bahasa Indonesia, dan KBBI Daring.
Selanjutnya ada peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan, Guru Penggerak, Upskilling dan Reskilling Guru SMK, Pengangkatan ASN PPPK Guru, Pengembangan Karir Guru, Sertifikasi Tenaga Pendidik, Aneka Tunjangan Non PNS, Dapodik, BOS/BOP, SIPLah, PD Dikti, Pembukaan Prodi, Registrasi Dosen, Penilaian Angka Kredit Dosen, Sertifikasi Dosen, Kampus Merdeka, Penyetaraan Ijazah Luar Negeri, SPADA, Penyelenggaraan Uji Kompetensi, Peningkatan Kompetensi SDM LKP Berstandar Industri, Program SMK Pusat Keunggulan, dan Penilaian Buku Non Teks.
Sementara itu, pada bidang kebudayaan ada 12 parameter yang diukur yaitu penetapan cagar budaya dan WBTB, Fasilitasi Bidang Kebudayaan, Bimtek Tenaga Kebudayaan, Perizinan Perfilman, Sertifikasi Tenaga Kebudayaan, Museum Virtual, GSMS, Kemah Budaya Kaum Muda, Gita Bahana Nusantara, Muhibah Budaya Jalur Rempah, Pemajuan Kebudayaan Desa, dan pendampingan Pendataan Cagar Budaya.
Pada bidang ULT, sembilan parameter yang diukur yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, kualitas hasil pelayanan, sikap petugas pelayanan, kompetensi petugas, fasilitas, penanganan pengaduan, dan biaya. Sedangkan pada bidang reformasi birokrasi, delapan parameter yang diukur yaitu manajemen perubahan, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, tata laksana, sistem manajemen SDM, peraturan Perundang-undangan, dan peningaktan kualitas pelayanan publik.
Hasil survei menunjukkan, indeks kepuasan tertinggi pada bidang pendidikan adalah parameter Guru Belajar dan Berbagi yang meningkat 2,7 menjadi 86.0 pada tahun 2022. Indeks kepuasan pada bidang kebahasaan meningkat 2,2 poin menjadi 83,1 pada tahun 2022. Peningkatan indeks kepuasan kebahasaan ini didorong khususnya pada parameter BIPA dan UKBI yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 6,8 poin dan 3,0 poin.
Pada bidang kebudayaan, secara keseluruhan indeks kepuasan pemangku kepentingan meningkat 1,4 poin menjadi 83,5 pada tahun 2022. Tingginya indeks kepuasan bidang kebudayaan ini didorong oleh besarnya indeks parameter cagar budaya, fasilitasi bidang kebudayaan, bimtek kebudayaan, perizinan perfilman, sertifikasi tenaga kebudayaan, GSMS, dan museum virtual. “Hal ini, terbukti bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru dimulai tahun 2022 mendorong peningkatan kinerja di bidang kebudayaan,” ujar Suharti.
Sementara itu, berdasarkan pemangku kepentingan di bidang pendidikan, indeks kepuasannya meningkat 1,1 poin menjadi 82,8 pada tahun 2022. Peningkatan indeks kepuasan ini terutama terjadi pada pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat 1,4 poin menjadi 83,1 di tahun 2022 dan orang tua meningkat 2,5 poin menjadi 82,3 pada tahun 2022.(H-1)
Salah satu gebrakan Menteri Mu’ti dalam menata arah baru pendidikan Indonesia ialah dengan memperkenalkan konsep deep learning (pembelajaran mendalam).
SEBAGAI aktivis muda Pelajar Islam Indonesia (PII), ibu saya berkesempatan mengikuti program pertukaran pelajar SMA di Amerika Serikat pada 1960-an.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menyalurkan secara simbolis beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di sejumlah sekolah di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
SAP memungkinkan investor untuk tidak hanya meraih imbal hasil, tapi juga ikut mendukung pendidikan anak-anak di daerah terpencil.
Sebanyak 45 jurnalis menerima BRI Fellowship Journalism 2025 untuk jenjang S2.
PENDIDIKAN yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang unggul. Dalam konteks itu, guru memegang peran sentral dalam dunia pendidikan.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Sebanyak 46% responden menyatakan pendapatan mereka tidak berubah dibandingkan tahun lalu, sementara 18% mengalami penurunan.
Data Bank Indonesia mencatat peningkatan transaksi perbankan digital sebesar 54,89% secara tahunan (YoY) hingga September 2024.
Sikap menjaga jarak dari orang baru yang ditunjukkan oleh trader Indonesia sesuai dengan sikap mereka dalam memilih broker keuangan.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved