Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PROGRAM Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang dijalankan di perpustakaan tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan dinilai efektif dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Untuk tahun 2020-2021, program tersebut memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan nilai efektivitas program 4,09 dari skala 1-5. Total benefit program ini pada tahun 2020-2021 mencapai lebih dari Rp570 miliar.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan program TPBIS telah direplikasi mandiri di 18 kabupaten/kota dan 1.125 desa/kelurahan. Hal tersebut tampak dalam evaluasi yang disampaikan pada Peer Learning Meeting (PLM) Nasional Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Tahun 2022 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (5/12).
Dia menyatakan tugas perpustakaan adalah mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa sesuai amanah UUD 1945. "Esensinya, untuk mengurangi masyarakat marginal. Untuk itu, perpustakaan mesti bertransformasi mengubah paradigma yang eksklusif menjadi inklusif. Inilah roh dari semangat transformasi perpustakaan,” ujar Bando dalam keterangannya, Senin (5/12).
Indonesia, menurutnya, memiliki sumber daya alam melimpah namun belum dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali inovasi dan kreativitas serta aksesibilitas digital untuk meningkatkan pengetahuannya.
“Tidak ada gunanya perpustakaan jika masyarakat masih tetap berada di bawah tingkat kesejahteraan. Jangan sampai perpustakaan menjadi menara gading,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa perbaikan kesejahteraan hanya dapat dilakukan jika kondisi ekonomi baik. Hal itu ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita dan lapangan kerja. Salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan diperoleh dengan kemampuan literasi.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan peran perpustakaan amat dibutuhkan dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Sehingga siap menghadapi tantangan global.
“Perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan dapat meningkatkan literasi informasi bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan juga mendorong kreativitas serta memangkas berbagai kesenjangan akses informasi,” ungkapnya.
Dia berharap PLM Nasional Tahun 2022 dapat melahirkan banyak ide dan gagasan yang inovatif dan aplikatif dalam menghadirkan perpustakaan yang lebih inklusif.
Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Khamim, mengatakan program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial telah mendorong lahirnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh masyarakat sekitar perpustakaan.
“Dalam rangka kebijakan revolusi mental, khususnya Gerakan Indonesia Mandiri UMKM perlu diwadahi dalam bentuk koperasi sehingga semangat gotong royong kebersamaan dan kesejahteraan bersama selalu menjadi tiang atau dasar pembangunan ekonomi,” ungkapnya.
Dia meminta agar program TPBIS terus diperluas. “Kita perlu mendorong lebih keras lagi untuk meningkatkan desa-desa yang lain ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, perlu dukungan anggaran dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga untuk memperluas program tersebut,” imbuhnya.
Dalam PLM Nasional, Perpusnas memberikan penghargaan kepada perpustakaan yang berhasil mengimplementasikan TPBIS yakni Tim Sinergi Terbaik Tahun 2022 berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Tiga Perpustakaan Kabupaten/ Kota terbaik Tahun 2022 yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, Kalimantan Barat; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang, Sumatera Barat; dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik 2022 dalam implementasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah Perpustakaan Desa Rambah Muda, Kabupaten Rokan Hulu, Riau; Perpustakaan Desa Kariango, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan; Perpustakaan Desa Iloponu, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.
Adapun, program TPBIS dijalankan oleh Perpusnas dengan dukungan dari Bappenas sejak tahun 2018. Program ini merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan di seluruh provinsi di Indonesia. (H-2)
Tingkat kegemaran membaca (TGM) masyarakat Indonesia meningkat menjadi 63,9 poin pada 2022.
Demi terus meningkatkan kegemaran membaca, Perpusnas melakukan sejumlah upaya, di antaranya melakukan inovasi layanan berbasis TIK.
Semua layanan fisik di gedung layanan Perpusnas (onsite) ditutup, masyarakat tetap bisa menikmati layanan perpusnas secara daring.
“Semua aktivitas layanan fisik dihentikan sementara karena diperpanjangnya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah di Jawa dan Bali,”
Persoalan pelik yang dihadapi media media menunjukkan bahwa disrupsi membuat koran sulit hidup ketika adanya perubahan perilaku pembaca.
“Kebijakan Kemendikbud seperti Merdeka Belajar harus bersinergi dengan Perpusnas, sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa dan mahasiswa kita,” ujar Fikri
Di Sekolah Khusus Anak Mandiri, anak-anak berkebutuhan khusus tidak hanya mendapat pendidikan akademik, tetapi juga dilatih keterampilan hidup.
Dua akademisi spesialisasi pendidikan inklusi hadir di Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini mengatakan, telah berpartisipasi dalam program Tabungan Simpanan Pelajar yang tersedia dalam skim konvensional dan Syariah
Jelajah Cita-Cita (JCC) 2024, yang diadakan Komunitas Ibu Profesional (IP), kembali hadir untuk memeriahkan Hari Anak Nasional dengan kegiatan daring dan luring di 36 regional.
ASIAN Leadership Conference 2023 (ALC 2023) kembali diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan dengan tema the Era of Upheaval: Road to Collaboration and Innovation.
Pelayanan kesehatan yang inklusi perlu diatur untuk memudahkan penyelenggara pelayanan publik menyiapkan fasilitas fisik maupun non fisik bagi warga disabilitas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved