Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
UNTUK membekali Aparatur Sipil Negara (ASN) soal pemahaman literasi digital serta untuk menjadi trainer literasi digital di lingkungan pemerintahan pada 2023 mendatang, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers (ToT) Literasi Digital segmen pemerintahan untuk ASN Kemendikbudristek.
Kegiatan dilaksanakan secara offline di Bogor, Jawa Barat, 14-15 November 2022. Kegiatan yang diikuti 30 peserta ini merupakan bagian dari usaha pemerintah meningkatkan literasi digital secara kognitif dan praktis bagi ASN di Indonesia menuju transformasi digital Indonesia.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo yang diwakili oleh Ketua Tim Literasi Digital Segmen Pemerintahan, Niki Maradona mengatakan , kegiatan ToT diharapkan dapat meningkatkan kompetensi ASN mengenai literasi digital. "Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan trainer literasi digital di lingkungan Kemendikbudristek yang nantinya diharapkan dapat mendorong ASN mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (27/11).
Sedangkan Analis Kebijakan Ahli Madya, Hanjar Basuki yang mewakili Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendikbudristek memberikan apresiasi terhadap Kemenkominfo yang memfasilitasi kegiatan ToT kali ini. “Diharapkan nantinya para trainer dapat menyalurkan ilmu mengenai literasi digital kepada seluruh pegawai Kemendikbudristek demi mengawal program-program Kementerian/Lembaga untuk mendukung visi misi Presiden," jelasnya.
Hari pertama kegiatan diisi materi Keterampilan dan Keselamatan Digital yang dibawakan oleh Teddy Sukardi dan Mohammad Iqbal selaku praktisi literasi digital. Para ASN diharapkan dapat memahami mengenai perangkat-perangkat tersebut sehingga dapat digunakan dalam memudahkan pekerjaan.
"ASN harus memahami penggunaan perangkat dan aplikasi. Itu dapat digunakan untuk mengembangkan konten digital dalam konteks bidang pekerjaan,” tutur Teddy.
Setelah itu disampaikan materi Etika Digital bagi ASN yang disampaikan Cahyo Edhi Widyatmoko dan Tri Hadiyanto Sasongko. Materi dilanjutkan oleh Tri Hadiyanto Sasongko yang menyampaikan mengenai peran media sosial bagi sektor pemerintahan. Pada kesempatan yang sama, materi mengenai Keamanan Digital juga turut dibawakan oleh Andri Johandri dan Hari Singgihnugroho.
Pada hari kedua, diberikan beberapa materi seperti Budaya Digital di Sektor Pemerintahan oleh Dr Istiani, Ideologi Pancasila oleh Dr. Irene Camelyn Sinaga dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perlindungan Data Pribadi (PDP) oleh Teddy Sukardi.
Kegiatan Literasi Digital segmen Pemerintahan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga 2024. (RO/OL-15)
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved