Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK membekali Aparatur Sipil Negara (ASN) soal pemahaman literasi digital serta untuk menjadi trainer literasi digital di lingkungan pemerintahan pada 2023 mendatang, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers (ToT) Literasi Digital segmen pemerintahan untuk ASN Kemendikbudristek.
Kegiatan dilaksanakan secara offline di Bogor, Jawa Barat, 14-15 November 2022. Kegiatan yang diikuti 30 peserta ini merupakan bagian dari usaha pemerintah meningkatkan literasi digital secara kognitif dan praktis bagi ASN di Indonesia menuju transformasi digital Indonesia.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo yang diwakili oleh Ketua Tim Literasi Digital Segmen Pemerintahan, Niki Maradona mengatakan , kegiatan ToT diharapkan dapat meningkatkan kompetensi ASN mengenai literasi digital. "Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan trainer literasi digital di lingkungan Kemendikbudristek yang nantinya diharapkan dapat mendorong ASN mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (27/11).
Sedangkan Analis Kebijakan Ahli Madya, Hanjar Basuki yang mewakili Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendikbudristek memberikan apresiasi terhadap Kemenkominfo yang memfasilitasi kegiatan ToT kali ini. “Diharapkan nantinya para trainer dapat menyalurkan ilmu mengenai literasi digital kepada seluruh pegawai Kemendikbudristek demi mengawal program-program Kementerian/Lembaga untuk mendukung visi misi Presiden," jelasnya.
Hari pertama kegiatan diisi materi Keterampilan dan Keselamatan Digital yang dibawakan oleh Teddy Sukardi dan Mohammad Iqbal selaku praktisi literasi digital. Para ASN diharapkan dapat memahami mengenai perangkat-perangkat tersebut sehingga dapat digunakan dalam memudahkan pekerjaan.
"ASN harus memahami penggunaan perangkat dan aplikasi. Itu dapat digunakan untuk mengembangkan konten digital dalam konteks bidang pekerjaan,” tutur Teddy.
Setelah itu disampaikan materi Etika Digital bagi ASN yang disampaikan Cahyo Edhi Widyatmoko dan Tri Hadiyanto Sasongko. Materi dilanjutkan oleh Tri Hadiyanto Sasongko yang menyampaikan mengenai peran media sosial bagi sektor pemerintahan. Pada kesempatan yang sama, materi mengenai Keamanan Digital juga turut dibawakan oleh Andri Johandri dan Hari Singgihnugroho.
Pada hari kedua, diberikan beberapa materi seperti Budaya Digital di Sektor Pemerintahan oleh Dr Istiani, Ideologi Pancasila oleh Dr. Irene Camelyn Sinaga dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perlindungan Data Pribadi (PDP) oleh Teddy Sukardi.
Kegiatan Literasi Digital segmen Pemerintahan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga 2024. (RO/OL-15)
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Kementerian Pertahanan menjadwalkan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi 4.000 ASN pada April 2026.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Pemerintah resmi membuka pendaftaran Komponen Cadangan (Komcad) ASN 2026. Simak syarat lengkap, durasi pelatihan, dan hak peserta di sini.
WAKIL Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menyebut ada sekitar 4.000 aparatur sipil negara atau ASN dilatih untuk menjadi komando cadangan atau Komcad.
WAKIL Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, mengatakan ada 4.000 aparatur sipil negara (ASN) yang dilatih untuk menjadi komando cadangan atau Komcad.
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved