Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berencana menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Saat ini BPIP tengah menyusun strategi lewat diskusi dengan para ahli, serta praktisi agar langkah sosialisasi tersebut tepat sasaran.
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Prakoso mengatakan, jumlah warganet (netizen) di Indonesia kini lebih banyak dari pada pendudukanya. Bagaimana pun, dalam 24 jam sehari masyarakat lebih sering mengakses media sosial sehingga penanaman nilai Pancasila tak bisa dengan cara yang biasa saja.
“Kalau kita tidak bisa kasih bagian dari rutinitas masyarakat, apalagi generasi milenial, dikhawatirkan netizen di Indonesia makin tidak sopan serta lebih sering mengumbar ujaran kebencian lewat Medsos,” ungkap Prakoso dalam diskusi Grand Design Kolaborasi Penguatan Nilai Nilai Pancasila melalui Media Sosial, di Hotel Santika, Kota Bekasi, Jumat (18/11).
Menurut dia, sejak jaman kemerdekaan Pancasila telah disepakati sebagai prinsip. Negara ini dibentuk mempunyai teritori dan mempunyai visi dan misi. Teritori jelas Sabang sampai Merauke. Tapi isinya, prinsipnya Pancasila sebagai dasar negara, filosofi, dan pandangan hidup.
Untuk mendelivery nilai-nilai itu, lanjut dia, salah satunya melalui medsos karena bisa diakses setiap saat. Seyogyanya nilai-nilai itu bisa memberikan jejak digital pada masyarakat Indonesia.
“BPIP tidak boleh salah. Oleh karena itu, ketika membuat konten-konten masih ada kendala karena kurangnya kepercayaan diri untuk mengupload konten yang kira-kira diminati masyarakat,” jelas dia.
Direktur Sosialisasi dan Komunikasi M Akbar Hadiprabowo mengatakan, BPIP sedang membuat grand design kolaborasi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Salah satu tugas pokok BPIP, adalah melakukan sosialisasi Pancasila. Namun, dia mengakui melaksanakan amanah tidak mudah.
Baca juga : Peranan Jokowi Mampu Satukan Pemimpin Dunia di KTT G20
BPIP kini mulai merambah ke media sosial namun beragam distorsi muncul. Misalnya saja survei Microsoft yang menyatakan Netizen Indonesia dinobatkan sebagai netizen yang tidak sopan di seluruh dunia. Kemudian ujaran kebencian serta paham-paham yang menentang ideologi Pancasila.
“Arahan Presiden Jokowi menyarankan perlu kita membanjiri narasi Pancasila melalui media sosial. Anak-anak muda, kalau tidak mengerti masalah ideologi, masalah Pancasila, bahaya negara ini. Hati-hati menyerap informasi, pengetahuan dan nilai-nilai,” kata Akbar.
Jurnalis senior Hardy R Darmawan menambahkan, media sosial merupakan representasi dari kehidupan sosial. Antara media sosial dan jejaring sosial basisnya sama yakni memingkinkan orang berinteraksi dan menyampaikan pendapat, terarsip dan jadi simulasi sosial yang nyata.
“Bedanya medsos itu segala sesuatu yang terhubung dengan internet, sedangkan jejaring sosial adalah lebih intens dalam komunikasi fan kuat dalam ikatan platform sosial seperti sekarang,” jelas Hardy.
Karena itu, dengan karakteristik media sosial dan tugas BPIP untuk membumikan ideologi pancasila tidak bisa sendirian. BPIP harus mengenali karakter audiens media sosial. Untuk itu, saat berkolaborasi BPIP harus ikhlas setara dengan lembaga tersebut.
“Misalnya mau membumikan nilai ‘Panca Mandala’ untuk milenial, ya tidak masuk kalau bentuknya seminar atau FGD gini. Nah kalau buatnya tiktok challange atau stand up comedy misalnya itu masuk,” kata dia.
Selain itu, dalam berkolaborasi di medsos ada tiga unsur penting. Petama, pesan narasi yang didapatkan, Kedua, program komunikasinya seperti apa dan Ketiga siapa yang menyampaikannya. (OL-7)
BPIP dan UMY menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Pembinaan Ideologi Pancasila
BPIP mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang menyelenggarakan Sosialisasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila bagi satuan pendidikan.
Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno dikenal sebagai sosok pemimpin yang mampu merangkul berbagai kalangan.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
PENGUATAN ideologi negara bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan faktor kunci keberhasilan transformasi menuju Indonesia. Pancasila
BPIP bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Indonesia (P3SI) menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah Pancasila
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dukung SKB 7 Menteri & Permenkomdigi No 9 Tahun 2026 terkait pembatasan AI instan & medsos bagi anak.
Psikolog klinis ungkap alasan remaja dan Generasi Alpha sangat terikat dengan media sosial. Ternyata terkait pencarian identitas dan hormon dopamin.
MENGHADAPI dinamika era digital di tahun 2026, kecemasan orang tua terhadap dampak negatif internet sering kali berujung pada kebijakan larangan total media sosial bagi remaja.
Berdasarkan data dari situs pemantau gangguan Downdetector, laporan mulai meroket sejak pukul 07.40 WIB. Skala gangguan ini cukup luas, mencakup pengguna di Amerika Serikat, Eropa
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Berbagai elemen masyarakat sipil, praktisi pendidikan, dan perwakilan legislatif menyerukan peninjauan ulang yang mendalam terhadap rencana implementasi PP Tunas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved