Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan merumuskan ulang biaya pelaksanaan haji. Langkah tersebut dirasa perlu dilakukan di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit seperti saat ini.
Anggota Badan Pelaksana BPKH yang baru saja dilantik Amri Yusuf mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar keputusan yang diambil nantinya bisa memberikan keadilan bagi semua pihak.
"Ini isu agak sensitif, ya, jadi kita tidak bisa tergesa-gesa menyampaikan solusinya. Ini perlu dibicarakan dengan stakeholder, dengan pemerintah, DPR, sehingga kita nanti akan menemukan formula yang tepat dan adil buat semua," ujar Amri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/10).
Di samping membahas formula baru, agenda BPKH ke depan adalah mengoptimalkan dana yang mereka kelola saat ini. Amri mengatakan pihaknya akan melakukan langkah-langkah untuk memastikan dana haji bisa berkelanjutan, salah satunya dengan meletakkan dana tersebut pada instrumen investasi.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura
"Kata kuncinya adalah sustainable. Kita sudah dapat support dari pemerintah, dari DPR agar sustainable keuangan haji menjadi agenda penting. Kita tentu harus memaksimalkan atau mengoptimalkan pengambilan manfaat, terus kemudian kita merasionalisasi dan bekerja sama dan mengefisiensi penyelenggaraan ibadah haji," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, selama ini pemerintah menyubsidi separuh biaya haji masyarakat.
BPKH mencatat secara total, biaya haji berada di kisaran Rp80 juta sampai Rp100 juta, namun yang dibayarkan jemaah hanya sekitar Rp40 juta dan selisihnya disubsidi pemerintah.(OL-4)
PERUSAHAAN besar seyogianya memiliki komitmen dalam mendukung akses pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K).
Sebanyak Rp3,97 triliun pembiayaan telah disalurkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada semester I 2025.
Per Desember 2024, data OJK mencatat bahwa penyaluran fintech lending di luar Pulau Jawa masih sebesar 21,59% dari total penyaluran nasional.
Layanan ini tidak memungut biaya pendaftaran dan tidak perlu komitmen volume transaksi, serta dapat digunakan langsung oleh berbagai jenis usaha.
Monit, platform manajemen pengeluaran bisnis, berhasil meraih pendanaan sebesar US$2,5 juta dalam putaran terbaru yang dipimpin oleh Cento Ventures.
Indodana Finance meraih penghargaan dalam ajang bergengsi Innovative Future Finance Awards 2025.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meyakini bahwa kuota haji untuk Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami pengurangan.
Salah satu poin penting dalam draf harmonisasi revisi UU Haji ini adalah pengaturan kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang.
BPKN mendorong Kementerian Agama dan Badan penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota haji dan sistem antrean ibadah haji nasiona
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved