Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
TIM Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses di Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.
Tim yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka itu menyerap aspirasi terkait persoalan-persoalan terkini, baik dari unsur masyarakat maupun Forkopimda Kota Sorong. Serta progres pembangunan infrastruktur di kota berjuluk ‘Kota Minyak’ itu.
“Komisi VIII hadir untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana. Kami juga ingin mendapat masukan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, sehingga pengelolaan pembangunan ke depan semakin baik, ujar Diah dalam membuka pertemuan di Balai Pertemuan, Pemkot Sorong, Papua, Senin (10/10).
Diah menjelaskan bahwa, pada tahun 2022, Komisi VIII DPR RI telah mengesahkan anggaran kepada beberapa mitra.
Dengan rincian, Kementerian Agama RI sebesar Rp66.453.208.486.000, Kementerian Sosial RI sebesar Rp78.256.327.121.000, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebesar Rp252.693.956.000, dan untuk BNPB sebesar Rp Rp2.773.589.341.000.
Baca juga: DPR Apresiasi Pagelaran Budaya Persembahan Peserta Parja
“Komisi VIII DPR RI juga telah mengesahkan anggaran Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan BNPB untuk tahun 2023 pada tanggal 26 September 2022 yang lalu,” tambah politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Karena itu, Komisi VIII DPR berharap anggaran yang telah disahkan itu dapat meningkatkan pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan, bantuan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana.
Meskipun demikian, ia tak memungkiri dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan dan kelemahan.
“Misalnya, guru agama di sekolah, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, masih kurang, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi, pelaksanaan bantuan sosial belum semuanya tepat sasaran, serta pelaksanaan penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Karena itu, semua pihak yang terkait, baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan legislatif harus meningkatkan sinergi dan koordinasi sehingga kelemahan dan kekurangan pelaksanaan pembangunan dapat dikurangi, serta mencapai tujuan yang maksimal, yaitu mensejahterakan rakyat.
Dalam kesempatan ini pula, Komisi VIII DPR RI turut menyalurkan bantuan dari dua Direktorat Jenderal Kementerian Sosial.
Pertama, dari Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam di antaranya senilai Rp. 122.584.050 (Bufferstok BBPPKS Jayapura), Rp. 30.000.000 (Belanja Langsung), dan Rp 33.000.200 (perahu karet+1 mesin dan seragam PDL Tagana).
Juga dari Ditjen Rehabilitasi Sosial untuk Kota Sorong sebanyak 20 Orang dengan bantuan Rp 1.300.000/ orang (Sembako) total keseluruhan Rp 26.000.000. (RO/OL-09)
Bantuan yang disalurkan sebesar Rp99.458.850 dan diperuntukan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Kabupaten Ciamis.
Adapun bantuan yang sudah disalurkan yakni, 30 paket kebutuhan keluarga (family kit), 30 paket kebutuhan anak, beras ukuran 20 kilogram (kg) sebanyak tiga karung,
Aksi kemanusiaan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-65 dan HUT Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) ke-25.
Korban bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menerima bantuan dari PT Pertamina Gas
BWA merealisasikan bantuan Al-Qur'an kepada peserta doa dan dzikir Jama'ah Dzikir Nurul Wathon Al Hambalangi Wal Khithoh Indonesia sebanyak 1.000 eksemplar untuk 1.000 jamaah.
Bencana pergeseran tanah di Purwakarta berdampak pada 56 kepala keluarga (KK) atau 206 jiwa, dengan 84 jiwa (26 KK) di antaranya masih mengungsi.
Selain Wawali, juga diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Sorong, Bupati dan Pimpinan DPRD kabupaten Tambrauw, serta Bupati dan Pimpinan DPRD kabupaten Maybrat
Wali Kota Sorong menekankan pentingnya peran partai politik, khususnya Partai NasDem, dalam mendukung pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
PEMERINTAH Kota Sorong resmi menyosialisasikan Peraturan Wali Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program Sekolah Gratis dan SK Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026.
Seluruh persyaratan administratif dan regulasi yang mendukung pembangunan pasar harus tuntas tahun ini.
SUKU Moi merupakan suku asli Tanah Papua yang tinggal di wilayah pesisir Papua Barat Daya.
Transportasi gratis berupa tiga buah longboat bagi para guru dan juga para pegawai yang bertugas di pulau Doom, pulau Soop dan pulau Ram.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved