KEMISKINAN ekstrem di Indonesia diharapkan mampu turun hingga ke angka 0% pada 2024 nanti, dari angka 9,54% per Maret 2022. Target tersebut mesti menjadi komitmen seluruh kementerian.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kemiskinan ekstrem di Indonesia jumlahnya relatif kecil. Namun menurutnya, jumlah yang sedikit bukan berarti mudah diatasi. Jumlah yang kecil ini katanya, merupakan kerak dari piramida kemiskinan.
Dirinya menegaskan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem harus ditangani secara holistik atau menyeluruh. Kemiskinan ekstrem tidak hanya ditangani dengan diberi bansos, tetapi juga termasuk kondisi lingkungan, rumahnya, sanitasinya, air minumnya harus punya akses, dan pendidikan harus terjamin.
"Jadi harus ditangani secara holistik. Tidak hanya melihat per kepala keluarga, tapi juga lingkungan harus kita lihat secara menyeluruh," kata Muhadjir dalam keterangannya, Jumat (30/9).
Tingkat kemiskinan di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2022 sebesar 9,54% atau 26,16 juta jiwa. Posisi ini menurun dibandingkan Maret 2021 sebesar 10,14% atau 27,54 juta jiwa.
Kemudian, untuk tingkat kemiskinan ekstrem juga turun pada Maret 2022 sebesar 2,04% atau 5,59 juta jiwa. Menurun dari data Maret 2021 sebesar 2,14% atau 5,8 juta jiwa.
Menko PMK mengatakan butuh kerja keras bersama-sama semua pihak untuk mewujudkan target Presiden Jokowi yakni 0% kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
"Karenanya kita harus senantiasa berusaha keras dalam mewujudkan, merealisasi target tersebut," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Presiden RI Joko Widodo meminta kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa diturunkan menjadi 0% pada tahun 2024. Kepala Negara menegaskan, saat ini telah ada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang telah padan dengan data Dukcapil.
"Data sudah jelas ada. Di daerah-daerah ada datanya semuanya. Artinya, sasarannya jelas. By name, by address, nama alamat semuanya ada," ujar Presiden saat memberikan arahan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan bisa kompak bersinergi menyelesaikan berbagai aspek kemiskinan ekstrem. Mulai dari intervensi bantuan sosial, intervensi lingkungan, intervensi bangunan fisik rumah, dan juga sarana prasarana air bersih.
"Kalau kita bareng-bareng pusat daerah menuju sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap bareng-bareng. Urusan pendapatan semuanya digarap bareng-bareng. Sasarannya ada kok jelas, nama dan alamat, bansosnya ke sana arahkan. Perbaikan rumah kumuh arahkan ke sana," tegasnya. (H-2)
