Jumat 26 Agustus 2022, 06:30 WIB

Indeks Kemerdekaan Pers Naik 1,86 Poin, Dewan Pers: Cukup Bebas

Atalya Puspa | Humaniora
Indeks Kemerdekaan Pers Naik 1,86 Poin, Dewan Pers: Cukup Bebas

Antara
Lambang Dewan Pers

 

BERDASARKAN survei yang dilakukan oleh Dewan Pers, diketahui bahwa indeks kemerdekaan pers (IKP) 2022 memperlihatkan kenaikan menjadi 77,88. Angka itu naik 1,86 poin dibanding IKP pada 2021.

“Selama lima tahun terakhir ini 2018-2022 IKP secara nasional terus menunjukkan kenaikan. IKP sebesar 77,88 itu mengindikasikan, bahwa pers nasional berada dalam kondisi cukup bebas untuk mengekspresikan informasi dan berita yang disajikan,” kata Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers Ninik Rahayu dalam keterangan resmi.

Ninik mengungkapkan, survei itu dilakukan Dewan Pers selama Januari hingga Desember 2021 di 34 provinsi. Adapun, secara keseluruhan Dewan Pers mencatat tiga provinsi dengan nilai IKP tertinggi, yaitu Kalimantan Timur 83,78, Jambi 83,68 dan Kalimantan Tengah 83,23. Sementara Jakarta berada sedikit di atas nilai IKP nacional yakni 79,42.

“Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis. Jika kemerdekaan pers semakin menguat, maka hal ini menjadi salah satu indikasi terjadinya peningkatan kehidupan berdemokrasi,” tambah Ninik.

Di sisi lain, Ninik mencatat adanya tiga provinsi dengan nilai IKP terendah, yakni Papua Barat 69,23, Maluku Utara 69,84, Jawa Timur 72,88.

Selain itu, sebanyak 25 provinsi mendapat nilai di bawah 70,00. Pasalnya, daerah-daerah itu tidak menghadirkan berita yang data dicerna olles penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

Selain itu, Ninik menyatakan, meskipun IKP secara nacional memperlihatkan kenaikan, namun kasus kekerasan terhadap wartawan masih terjadi di beberapa wilayah.

Sepanjang tahun 2021, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat adanya kekerasan pers yang tersebar di 19 provinsi dengan jumlah 55 kasus. Jumlah kasus ini menurun dibandingkan yang terjadi selama tahun 2020, yaitu 117 kasus. Sedangkan AJI Indonesia mencatat 43 kasus kekerasan di tahun 2021. Jumlah kasus ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2020.

“Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis. Jika kemerdekaan pers semakin menguat, maka hal ini menjadi salah satu indikasi terjadinya peningkatan kehidupan berdemokrasi,” pungkas dia. (H-2)

 

Baca Juga

BPMI SETPRES/RUSMAN

NU-India Berdiskusi Atasi Ancaman terhadap Umat Minoritas India

👤Henri Siagian 🕔Minggu 25 September 2022, 01:12 WIB
NU, kata Gus Yahya, mendorong setiap orang yang beriktikad baik dari setiap agama dan bangsa untuk rnenolak penggunaan identitas sebagai...
Antara

NU Circle Duga Karut Marut RUU Sisdiknas karena Tim Bayangan Kemendikbud

👤Naufal Zuhdi 🕔Minggu 25 September 2022, 00:15 WIB
Masyarakat profesional santri Perkumpulan Nusantara Utama Cita (NU Circle) mencurigai karut marut berbagai kebijakan pendidikan karena ulah...
Istimewa

Kemenkes: Kasus DBD Melonjak karena Musim Pancaroba, Gencarkan Pencegahan

👤Naufal Zuhdi 🕔Sabtu 24 September 2022, 23:50 WIB
KASUS demam berdarah (DB) di Indonesia melonjak karena berlangsungnya peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan atau...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya