APJII Siap Bantu Pemerataan Layanan Telekomunikasi di Tanah Air

SUDAH 77 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan. Namun demikian, berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), masih ada 12.548 desa di Indonesia yang belum 'merdeka' dalam memperoleh layanan telekomunikasi.

Dari jumlah tersebut, 9.113 desa berada di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T).

Muhammad Arif, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mengimbau seluruh perusahaan penyelenggara telekomunikasi yang ada di Indonesia untuk terus berjuang membantu pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dalam memberikan layanan telekomunikasi kepada masyarakat seluas-luasnya karena saat ini layanan telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat.

"Di dalam konstitusi, negara juga menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Oleh karena itu APJII siap mendukung program pemerataan layanan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.

"Tanpa terkecuali. Termasuk di daerah 3T. Jika dibutuhkan, APJII siap memberikan kontribusi terbaiknya bagi Negara maupun masyarakat Indonesia dalam pemerataan layanan telekomunikasi yang berkeadilan," kata Arif.

Baca juga: UMKM Go Digital 2024, Pemerintah Perlu Dukung Industri Telekomunikasi

Begitu juga terkait tata kelola ruang siber, APJII mendukung pemerintah untuk menata dan menjaga ruang siber atau digital di Indonesia. Tujuannya untuk melindungi seluruh kepentingan negara dan masyarakat Indonesia.

"Sehingga nantinya kedaulatan siber yang hakiki dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia," ucap Arif.

Meski Indonesia sudah Merdeka 77 tahun, namun hingga saat ini kedaulatan akan ruang digital atau siber di Indonesia masih terbilang rendah. Ini dapat dilihat dari masih minimnya aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pemuda dan pemudi Indonesia.

"Masyarakat masih banyak mengandalkan layanan aplikasi atau layanan over-the-top global," katanya.

"Mempertahankan kedaulatan siber sama dengan mempertahankan kedaulatan NKRI. Sebagai salah satu komponen anak bangsa, APJII siap membantu dan mendukung pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan siber," terangnya.

"Sebab kedaulatan siber merupakan wujud hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia," ungkap Arif.  

Dengan adanya pemerataan layanan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia dan terwujudnya kedaulatan siber Arif berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat. Sama seperti spirit HUT Indonesia ke 77 tahun ini. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. (RO/OL-09)