Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KURANGNYA partisipasi penyandang disabilitas sebagai warga negara pada pemilihan umum dikhawatirkan menimbulkan risiko menjadi pemuda disabilitas yang apatis dalam pembangunan negara yang demokratis.
Dengan demikian, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) berkolaborasi bersama International Foundation Election System (IFES) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang didanai oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) melaksanakan program Engage Training (Engaging a New Generation for Accesible Governance and Elections).
Program Engage Training menyasar pemuda disabilitas sebagai calon pemimpin dan pemilih di Indonesia. Program ini diusulkan untuk menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemuda disabilitas yang pada umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan, akses dan seringkali mengalami berbagai praktik diskriminasi dalam menjalankan dan memperoleh hak politiknya.
Engage Training dilaksanakan sejak November 2021 sampai dengan Agustus 2022. Peserta yang mengikuti program ini sebanyak 22 mahasiswa dari berbagai universitas di Jabodetabek.
Baca juga: Program Literasi Digital yang Dicanangkan Jokowi Dinilai Tingkatkan Kompetensi Pemuda
Rangkaian kegiatan program yang dilakukan yaitu mulai dari pembukaan program, pembekalan fasilitator, pelatihan peserta, projek komunitas yang bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu RI dilanjutkan magang peserta di KPU DKI dan Bawaslu RI, serta penutup program.
Salah satu peserta Engage Training, Alfrida Hermawati dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengatakan, "Engage Training yang telah saya ikuti sangat memberikan dampak yang positif. Saya mendapatkan pengetahuan baru terutama tentang politik dan kepemimpinan".
Selama berjalannya proses tentunya dibutuhkan tim yang saling bekerja sama demi tercapainya sebuah tujuan. Dalam hal ini, tidak terlepas dari hambatan atau masalah yang mungkin akan dihadapi.
Salah satu hambatannya yaitu terbenturnya jadwal pelaksanaan program dengan kegiatan peserta di kampus seperti ujian. Kemudian menjadi perhatian dari pihak penyelenggara agar mengatur waktu yang sesuai sehingga peserta tetap dapat mengikuti program dan mengikuti kegiatan kampus.
"Semoga program Engage Training bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk memberikan pendidikan politik bagi pemuda disabilitas," pungkas Project Manager Program Engage Training Fajri Hidayatullah. (RO/OL-16)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
MESKI semangat inklusi terus digaungkan, nyatanya hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang berhasil menembus dunia kerja.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved