Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KURANGNYA partisipasi penyandang disabilitas sebagai warga negara pada pemilihan umum dikhawatirkan menimbulkan risiko menjadi pemuda disabilitas yang apatis dalam pembangunan negara yang demokratis.
Dengan demikian, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) berkolaborasi bersama International Foundation Election System (IFES) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang didanai oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) melaksanakan program Engage Training (Engaging a New Generation for Accesible Governance and Elections).
Program Engage Training menyasar pemuda disabilitas sebagai calon pemimpin dan pemilih di Indonesia. Program ini diusulkan untuk menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemuda disabilitas yang pada umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan, akses dan seringkali mengalami berbagai praktik diskriminasi dalam menjalankan dan memperoleh hak politiknya.
Engage Training dilaksanakan sejak November 2021 sampai dengan Agustus 2022. Peserta yang mengikuti program ini sebanyak 22 mahasiswa dari berbagai universitas di Jabodetabek.
Baca juga: Program Literasi Digital yang Dicanangkan Jokowi Dinilai Tingkatkan Kompetensi Pemuda
Rangkaian kegiatan program yang dilakukan yaitu mulai dari pembukaan program, pembekalan fasilitator, pelatihan peserta, projek komunitas yang bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu RI dilanjutkan magang peserta di KPU DKI dan Bawaslu RI, serta penutup program.
Salah satu peserta Engage Training, Alfrida Hermawati dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengatakan, "Engage Training yang telah saya ikuti sangat memberikan dampak yang positif. Saya mendapatkan pengetahuan baru terutama tentang politik dan kepemimpinan".
Selama berjalannya proses tentunya dibutuhkan tim yang saling bekerja sama demi tercapainya sebuah tujuan. Dalam hal ini, tidak terlepas dari hambatan atau masalah yang mungkin akan dihadapi.
Salah satu hambatannya yaitu terbenturnya jadwal pelaksanaan program dengan kegiatan peserta di kampus seperti ujian. Kemudian menjadi perhatian dari pihak penyelenggara agar mengatur waktu yang sesuai sehingga peserta tetap dapat mengikuti program dan mengikuti kegiatan kampus.
"Semoga program Engage Training bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk memberikan pendidikan politik bagi pemuda disabilitas," pungkas Project Manager Program Engage Training Fajri Hidayatullah. (RO/OL-16)
Fokus utama KND bukan sekadar pada perolehan medali, melainkan memastikan negara hadir dalam memberikan hak yang setara bagi atlet disabilitas.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Kisah Grisna Anggadwita menunjukkan bagaimana pemberdayaan dan pendekatan manusiawi membuka peluang ekonomi inklusif.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
Kegiatan ini lahir sebagai respons atas masih adanya kesenjangan antara potensi penyandang disabilitas dengan realitas praktik rekrutmen di dunia kerja.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved