Sejarah dan Tujuan Pembentukan KNI

KEMERDEKAAN NKRI merupakan hasil dari kolaborasi, kerja sama, dan pengorbanan segala pihak, baik individu maupun instansi. KNI ialah salah satu dari organisasi yang ikut membantu kemerdekaan NKRI bersama dengan tokoh dan badan badan kemerdekaan lain.

Sejarah KNI

Komite Nasional Indonesia (KNI) atau lebih akrab dengan istilah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah organisasi yang berdiri dari hasil perundingan dan sidang ketiga PPKI pada 22 Agustus. Selain itu, pembentukan KNI bersamaan dengan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Kantor KNI pusat berada di Gedung Komidi, Jalan Pos, Pasar Baru, Jakarta. Saat ini menjadi Gedung Kesenian. KNIP mengadakan rapat perdana pada 29 Agustus 1945, pada saat sidang awal pembentukan, KNIP beranggotakan 60 orang. Namun, anggota KNIP pada akhirnya berjumlah 137 orang. 

KNI dipimpin oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Ia didampingi oleh ketiga wakil ketua lain, Stuardjo Kartohadikusumo (Wakil Ketua I), Mr. Johannes Latuharhary (Wakil Ketua II), dan Adam Malik (Wakil Ketua III). 

Pada awal pembentukannya, KNIP bersifat sementara saja. Pada 15 Februari 1950, pembentukan DPR mengakhiri keberadaan KNIP.

Tujuan KNIP

Tujuan KNIP pada dasarnya menjadi badan legislatif, sebelum terbentuk DPR dan MPR. Pada rapat pleno KNIP pada 16 Oktober 1945, Wakil Presiden Drs Mohammad Hatta mengeluarkan maklumat Pemerintahan RI No X yang berisikan bahwa KNIP yang sebelumnya merupakan pembantu Presiden, kini bekerja di bagian legislatif, dan ikut merumuskan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). (OL-14)