Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan telah menghapus Nomor Induk Kependudukan (NIK) ASN dan PNS yang menerima bantuan sosial (bansos). Kasus tersebut terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2021.
"Sekarang sudah kita coret. Yang 2021 pun even (bahkan) mulai April sampai ke sini, 2021 Maret ke sini," ujar Risma di Gedung Kemensos Cawang Kencana, Jakarta Timur, Kamis, (28/7).
Risma menyebut pada Januari-April 2021, pengawasan terhadap bansos masih belum baik. Saat ini, ia memastikan ASN dan PNS yang menerima dana bansos telah mengembalikan ke negara.
Baca juga: Vaksinasi Booster Kedua untuk Nakes Dimulai Besok
Kendati demikian, Risma tidak mengetahui besaran dana bansos yang telah dikembalikan negara. Sementara itu, meski ditemukan ada penyelewengan bansos, BPK telah memberikan predikat wajar tanpa pengecualin (WTP) terhadap laporan keungan Kemensos tahun 2022.
"BPK menilai Kemensos mendapatkan apresiasi dan kita berikan WTP. Karena hanya 2,5 persen penyimpangan dari Rp120 triliungb (anggaran) yang ada di Kemensos," terang anggota III BPK Achsanul Qosasi. (H-3)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved