Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
BERDASARKAN informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Indonesia telah memasuki musim kemarau dan akan berlangsung hingga Oktober 2022. Sehingga berbagai pihak termasuk masyarakat diminta untuk meningkatkan siaga dalam rangka penanggulangan karhutla.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Basar Manullang mengungkapkan penurunan potensi hujan yang dimulai bulan ini akan menyebabkan peningkatan kerawanan karhutla hingga akhir tahun.
“Waspadai puncaknya mulai bulan Agustus dan September 2022 hingga akhir tahun 2022,” kata Basar kepada Media Indonesia, Minggu (24/7).
Baca juga: CEO Media Group Yakin Santri Bisa Hadapi Generasi Indonesia Emas
Baca juga: KPAI: Sebenarnya Pelaku Perundungan Anak di Tasikmalaya Juga Korban
Dua hari lalu, Jum’at (22/7), berdasarkan update twitter @sipongi_klhk, dilaporkan telah terjadi kebakaran lahan di Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Dan data yang dipublikasi KLHK, sampai saat ini luas lahan yang terbakar di Kalbar seluas 12,461 hektare.
“Sore itu juga sudah padam. Pemerintah telah melaksanakan upaya-upaya pengendalian karhutla di wilayah rawan karhutla meliputi Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, serta wilayah rawan lain di Indonesia, yakni mendorong pemda terutama di wilayah rawan karhutla untuk terus meningkatkan kewaspadaannya, serta mengedepankan upaya pencegahan dalam melakukan pengendalian karhutla,” tutur Basar.
Dia juga mengimbau agar memperkuat koordinasi antar stakeholder terkait pengendalian karhutla dari tingkat pusat, daerah hingga ke tingkat tapak.
“Kita juga menggiatkan patroli pencegahan karhutla, baik patroli mandiri yang dilakukan Manggala Agni maupun patroli terpadu yang beranggotakan tim yang terdiri dari Manggala Agni bersama anggota POLRI, TNI, tokoh masyarakat dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sepanjang tahun,” ujarnya.
Penyadartahuan pencegahan karhutla melalui sosialisasi dan kampanye secara langsung ataupun melalui media, kata Basar amat diperlukan.
“Termasuk juga menggandeng organisasi keagamaan dalam kampanye pencegahan. Peningkatan peran serta masyarakat melalui MPA dan MPA-Paralegal yang berkesadaran hukum,” tambahnya.
Saat ini, Basar menyebut pihaknya masih terus melakukan verifikasi lapangan/ groundcheck hotspot yang terpantau. “Jika ditemukan kejadian kebakaran langsung dilakukan secara dini oleh para petugas. Pemadaman darat secara dini maupun pemadaman udara juga dilakukan jika diperlukan, terutama di lokasi remote area,” tandasnya. (H-3)
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
KEPALA Subdit Ditjen KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menuturkan terdapat beberapa kearifan lokal dari masyarakat adat yang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah sisa makanan (food waste).
Kayu itu dikumpulkan untuk kemudian direbus. Sebanyak 10 kg kayu mangrove, direbus dengan 10 liter air untuk menghasilkan 7 liter cairan tinta.
Program pembagian bibit pohon gratis yang digagas KLHK menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
Dalam mengelola sampah kemasan, GCPI bekerja sama dengan Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO),
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
TIM Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyelidiki kasus kebakaran di areal konsesi delapan perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) telah menindak 27 korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas Karhutla di sejumlah provinsi dan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto
TITIK panas atau hotspot sebagai indikator kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatra masih terus meningkat. Dari pantauan terakhir satelit terdeteksi sebanyak 230 titik panas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved