Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BERDASARKAN informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Indonesia telah memasuki musim kemarau dan akan berlangsung hingga Oktober 2022. Sehingga berbagai pihak termasuk masyarakat diminta untuk meningkatkan siaga dalam rangka penanggulangan karhutla.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Basar Manullang mengungkapkan penurunan potensi hujan yang dimulai bulan ini akan menyebabkan peningkatan kerawanan karhutla hingga akhir tahun.
“Waspadai puncaknya mulai bulan Agustus dan September 2022 hingga akhir tahun 2022,” kata Basar kepada Media Indonesia, Minggu (24/7).
Baca juga: CEO Media Group Yakin Santri Bisa Hadapi Generasi Indonesia Emas
Baca juga: KPAI: Sebenarnya Pelaku Perundungan Anak di Tasikmalaya Juga Korban
Dua hari lalu, Jum’at (22/7), berdasarkan update twitter @sipongi_klhk, dilaporkan telah terjadi kebakaran lahan di Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Dan data yang dipublikasi KLHK, sampai saat ini luas lahan yang terbakar di Kalbar seluas 12,461 hektare.
“Sore itu juga sudah padam. Pemerintah telah melaksanakan upaya-upaya pengendalian karhutla di wilayah rawan karhutla meliputi Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, serta wilayah rawan lain di Indonesia, yakni mendorong pemda terutama di wilayah rawan karhutla untuk terus meningkatkan kewaspadaannya, serta mengedepankan upaya pencegahan dalam melakukan pengendalian karhutla,” tutur Basar.
Dia juga mengimbau agar memperkuat koordinasi antar stakeholder terkait pengendalian karhutla dari tingkat pusat, daerah hingga ke tingkat tapak.
“Kita juga menggiatkan patroli pencegahan karhutla, baik patroli mandiri yang dilakukan Manggala Agni maupun patroli terpadu yang beranggotakan tim yang terdiri dari Manggala Agni bersama anggota POLRI, TNI, tokoh masyarakat dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sepanjang tahun,” ujarnya.
Penyadartahuan pencegahan karhutla melalui sosialisasi dan kampanye secara langsung ataupun melalui media, kata Basar amat diperlukan.
“Termasuk juga menggandeng organisasi keagamaan dalam kampanye pencegahan. Peningkatan peran serta masyarakat melalui MPA dan MPA-Paralegal yang berkesadaran hukum,” tambahnya.
Saat ini, Basar menyebut pihaknya masih terus melakukan verifikasi lapangan/ groundcheck hotspot yang terpantau. “Jika ditemukan kejadian kebakaran langsung dilakukan secara dini oleh para petugas. Pemadaman darat secara dini maupun pemadaman udara juga dilakukan jika diperlukan, terutama di lokasi remote area,” tandasnya. (H-3)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
UPAYA pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus dilakukan secara intensif.
Dari sebanyak 8 lokasi Karhutla di Riau, wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan daerah yang cukup luas terdampak.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau resmi menetapkan status siaga darurat Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) per Jumat (13/2) yang berlaku hingga 30 November 2026 mendatang.
KEBAKARAN hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Provinsi Riau terus meluas dan bahkan telah menembus hingga 745,5 hektare (ha).
JUMLAH titik panas atau hotspot sebagai indikator karhutla di Riau terus melonjak. Berdasarkan pantauan terakhir satelit ditemukan sebaran titik panas yakni 336 di sumatra
Awal 2026 yang seharusnya berada dalam periode musim hujan justru ditandai dengan lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama di ekosistem gambut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved