Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
INTEGRASI Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dapat menjadi jawaban dari lahirnya beragam kebijakan yang didasarkan data dan penelitian. Ini sebagai kebutuhan untuk meraih kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat.
"Bagaimana penelitian dan pengembangan yang sebelumnya dapat kita pertajam? Dan bagaimana dengan badan riset dan inovasi nasional ini, penelitian semakin kita galakkan?" ucap Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto dalam Sosialisasi Badan Riset Inovasi Daerah (Brida) di Ruang Rapat Bappelitbangda Tangerang Selatan, Jumat (17/6).
Eko melihat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 peran yang diemban badan penelitian dan pengembangan daerah (Balitbangda) sebelumnya dapat diintegrasikan dengan peran badan riset dan inovasi. "Dengan demikian nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah memang benar-benar didasarkan pada penelitian-penelitian dan data," tambahnya.
Kebijakan berbasis penelitian dan data, lanjut Eko, semakin dibutuhkan masyarakat. "Banyak kebijakan yang lahir tanpa didasarkan dengan penelitian dan data yang kuat. Ini menjadi kebiasaan yang perlu diubah. Mindset ini harus diubah. Jadi tidak ada lagi ke depan kebijakan yang dirumuskan tanpa penelitian dan analisis data yang kuat terlebih dahulu," tekannya.
Dengan mengintegrasikan peran itu, Eko mengharapkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat meningkatkan kerja-kerja penelitian dan inovasi di daerahnya. "Pekerjaan ini menjadi tanggung jawab kita kepada masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Orang tidak Dikenal Aniaya Anggota Brimob hingga Tewas
Ia pun tidak lupa mengingatkan Bappelitbangda Tangerang Selatan untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menuntaskan tanggung jawab. "Kalau kita berkolaborasi, bersinergi, kita tinggalkan kepentingan sesaat, saya yakin bisa maju. Oleh karena itu, dengan rapat ini kita dapat semakin kuat ke depan," pungkas Eko.
Menyambut semangat itu, Kepala Bappelitbangda Eki Herdiana mengatakan arahan Kepala BSKDN akan menjadi masukan yang berharga untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kota Tangerang Selatan. "Arahan dari Bapak Kepala Badan (BSKDN) dan narasumber yang lain akan memperjelas peran kelitbangan di daerah. Informasi ini nanti kami sampaikan juga Bapak Sekda (Sekretaris Daerah Kota) terkait langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan," ungkapnya. (RO/OL-14)
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved