Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYELENGGARAAN Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 mengusung tema besar From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a Covid-19 Transformed World.
GPDRR ke-7 secara resmi dibuka Presiden Joko Widodo dengan membunyikan kulkul atau kentongan Bali bersama Deputy Secretary General dan perwakilan delegasi.
Upacara pembukaan dihadiri secara fisik maupun virtual dari berbagai negara. Pertemuan akan dilakukan secara hibrida, tetapi lebih dari 80% hadir secara fisik di lokasi acara. UNDRR mencatat, ada 7.470 pendaftar yang berasal dari 185 negara anggota dan observer Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib mengatakan, upaya pengurangan risiko bencana menjadi tanggung jawab setiap orang.
"GPDRR adalah kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan kebencanaan untuk memperluas jejaring dan menjalin kerja sama baik pada tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional guna semakin meningkatkan kapasitas Indonesia dalam isu kebencanaan," beber Habib dalam keterangan resmi, Rabu (25/5).
Sebagai tuan rumah GPDRR ke-7, Indonesia mengusung tema Memperkuat Kemitraan Menuju Resiliensi Berkelanjutan dengan jargon Gotong royong Tangguh Bencana.
Baca juga : Jokowi: Perlu Komitmen Global untuk Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim
Habib mengungkapkan, GPDRR juga diharapkan bisa meningkatkan kapasitas aktor lokal-nasional tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam kesiapsiagaan bencana untuk resiliensi berkelanjutan.
Sementara itu, Public Relation Officer UNDRR Omar Amach menekankan pentingnya pelaksanaan Kerangka Kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana.
“Hari ini adalah hari pertama dari rangkaian acara utama GPDRR 2022. Dan menjelang upacara pembukaan, akan diadakan High-Level Dialogue dengan tema Where do we stand? Global and regional perspectives on implementing The Sendai Framework,” kata Omar.
Pertemuan GPDRR dibagi menjadi beberapa sesi utama, yakni High Level Dialogue, Ministerial Roundtable, dan Side Events. Sejumlah tema yang dibahas pada High Level Dialog adalah Where do we stand? Global and regional perspectives on implementing the Sendai Framework dan Strengthening Disaster and Climate Risk Governance at National and Local Levels.
Sementara tema yang dibahas pada Ministerial Roundtable diantaranya Scaling-up Disaster Risk Reduction to Tackle the Climate Emergency. (OL-7)
Prestasi ini sekaligus memperpanjang rekor kemenangan Bali yang tidak terputus sejak pertama kali penghargaan Readers' Choice Awards DestinAsian diselenggarakan.
Basarnas Bali gelar Siaga SAR Khusus Lebaran 2026 selama 17 hari. 140 personel disiagakan di pelabuhan, bandara, dan objek wisata untuk antisipasi darurat.
Larangan ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk agen travel, komunitas pencinta alam, hingga pendaki mandiri
Pengembangan kawasan hunian di Bali mulai bergerak ke arah yang lebih luas dari sekadar pembangunan properti.
Untuk memudahkan pengurusan, Imigrasi Bali juga membuka pelayanan pengajuan ITKT di seluruh kantor imigrasi di Bali tanpa dibatasi domisili.
KEMENTERIA Agama (Kemenag) menegaskan bahwa panduan pelaksanaan takbiran yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi hanya berlaku di Provinsi Bali.
BADAN Penanggulangan bencana daerah (BPBD) Jawa Timur melakukan i pengecekan kondisi peralatan Early Warning System (EWS) yang tersebar di berbagai daerah di Jatim
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
BMKG menyepakati bahwa kemampuan lingkungan dalam merespons air hujan yang jatuh menjadi faktor penting terjadi atau tidak terjadinya banjir.
Jepang telah menjadikan geosains sebagai basis pengambilan keputusan tertinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved