Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) akan memaksimalkan peran posyandu, khususnya dalam pelaksanaan imunisasi pada anak. Hal itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di sekitar masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut program yang akan didorong sebagai transformasi sistem pelayanan kesehatan primer, yaitu mereaktivasi dan mendefinisikan aktivitas di posyandu.
"Sulit bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan layanan kesehatan ke 80 ribu desa dan 514 kabupaten/kota di 34 provinsi. Kalau kita hanya mengandalkan puskesmas yang jumlahnya sekitar 10 ribuan," ujar Budi dalam konferensi pers virtual, Kamis (12/5).
Baca juga: RI Mulai Transisi ke Endemi, Menko PMK: Warga Tetap Waspada
Jumlah puskesmas tersebut dinilai tidak cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat. Sehingga, perlu memperluas jangkauan layanan kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas posyandu.
"Kita sedang mengamati fasilitas kesehatan yang jumlahnya sekitar 300 ribuan itu adalah posyandu. Sudah berjalan dengan baik, sudah dikenal masyarakat dan dijalankan kader kita di seluruh pelosok Indonesia," jelas Budi.
"Oleh karena itu, program ketiga di pilar transformasi layanan primer kesehatan adalah mereaktivasi dan definisikan lagi posyandu, agar bisa lebih sistematis dan lebih mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah," imbuhnya.
Baca juga: Pemerintah Terus Berupaya Tekan Angka Stunting
Nantinya, ada sekitar 10-20 pelayanan kesehatan primer yang bisa diberikan oleh posyandu. Imunisasi nasional akan sukses jika didukung seluruh data dari posyandu.
Kemenkes telah berkoordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian, untuk memastikan dukungan dari pemerintah daerah. Sebab, dibutuhkan untuk menggerakkan posyandu yang mendukung bulan imunisasi anak nasional.
"Untuk menciptakan anak-anak yang sehat di 2030. Bonus demografi Indonesia dari anak-anaknya nanti sudah berusia kerja, bisa optimal dan maksimal," pungkas Budi.(OL-11)
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
Sekda Rejang Lebong Iwan Sumantri memastikan pelayanan publik tetap normal pasca-OTT KPK terhadap Bupati Muhammad Fikri Thobari terkait dugaan suap proyek.
Ia menegaskan, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pekalongan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, utamanya pelayanan kepada masyarakat.
Data Center menuntut operasi tanpa henti (zero downtime). Sebagai infrastruktur kritis, kecenderungan ancaman dan risiko harus ditangani dengan teliti sejak dini.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
Vaksinolog dan internis sekaligus Chief Medical Advisor Imuni, dr. Dirga Sakti Rambe, mengatakan bahwa vaksin tidak melulu hanya diberikan untuk anak-anak.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya pengendalian polusi udara yang dilakukan secara terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi antar daerah.
Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan tubuh terus dilakukan berbagai pihak.
Berdasarkan laporan Global Gender Gap 2025, posisi Indonesia naik tiga peringkat ke urutan 97 dunia dengan skor kesetaraan yang meningkat menjadi 69,2%.
Laporan Halodoc Q1 2026 mencatat lonjakan gangguan kecemasan dan masalah pencernaan selama Ramadan hingga Idul Fitri.
Jika ditemukan pasien dengan indikasi klinis yang mengarah pada gejala campak, petugas medis akan segera melakukan tindakan lanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved