KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) akan memaksimalkan peran posyandu, khususnya dalam pelaksanaan imunisasi pada anak. Hal itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di sekitar masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut program yang akan didorong sebagai transformasi sistem pelayanan kesehatan primer, yaitu mereaktivasi dan mendefinisikan aktivitas di posyandu.
"Sulit bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan layanan kesehatan ke 80 ribu desa dan 514 kabupaten/kota di 34 provinsi. Kalau kita hanya mengandalkan puskesmas yang jumlahnya sekitar 10 ribuan," ujar Budi dalam konferensi pers virtual, Kamis (12/5).
Baca juga: RI Mulai Transisi ke Endemi, Menko PMK: Warga Tetap Waspada
Jumlah puskesmas tersebut dinilai tidak cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat. Sehingga, perlu memperluas jangkauan layanan kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas posyandu.
"Kita sedang mengamati fasilitas kesehatan yang jumlahnya sekitar 300 ribuan itu adalah posyandu. Sudah berjalan dengan baik, sudah dikenal masyarakat dan dijalankan kader kita di seluruh pelosok Indonesia," jelas Budi.
"Oleh karena itu, program ketiga di pilar transformasi layanan primer kesehatan adalah mereaktivasi dan definisikan lagi posyandu, agar bisa lebih sistematis dan lebih mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah," imbuhnya.
Baca juga: Pemerintah Terus Berupaya Tekan Angka Stunting
Nantinya, ada sekitar 10-20 pelayanan kesehatan primer yang bisa diberikan oleh posyandu. Imunisasi nasional akan sukses jika didukung seluruh data dari posyandu.
Kemenkes telah berkoordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian, untuk memastikan dukungan dari pemerintah daerah. Sebab, dibutuhkan untuk menggerakkan posyandu yang mendukung bulan imunisasi anak nasional.
"Untuk menciptakan anak-anak yang sehat di 2030. Bonus demografi Indonesia dari anak-anaknya nanti sudah berusia kerja, bisa optimal dan maksimal," pungkas Budi.(OL-11)
