Soal LGBT, KPI Tegaskan Tidak Berwenang Awasi Konten Medsos

KOMISI Penyiaran Indonesia (KPI) dalam surat edarannya sejak 2016 memang melarang lembaga penyiaran menayangkan hal-hal terkait LGBT (Lesbian, Gay, Biseksualdan Transgender) namun hal itu bukan ditujukan untuk  konten digital (media sosial).

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Mulyo Hadi Purnomo menjawab maraknya konten-konten di media sosial seputar LGBT. Termasuk yang lagi viral saat ini  berkaitan dengan isu LGBT yang diangkat dalam sebuah podcast di kanal YouTube Deddy Corbuzier belum lama ini.

"KPI tidak memiliki kewenangan dengan konten internet termasuk medsos. Itu (konten LGBT di medsos) bukan ranah KPI," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (11/5). Mulyo menjelaskan bahwa dalam surat edaran KPI tersebut dengan tegas disampaikan akan memberi sanksi bila lembaga penyiaran menayangkan hal-hal terkait LGBT. Isu tersebut dinilai tidak sesuai dengan nilai dan norma di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan KPI terus memantau secara intensif.

"Kami akan melakukan pemantauan intensif kepada seluruh lembaga penyiaran. Sanksi akan kami jatuhkan jika lembaga penyiaran terbukti masih menyiarkan hal-hal di atas. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh lembaga penyiaran agar senantiasa mengacu pada P3 dan SPS KPI Tahun 2012 dalam setiap program siarannya," bunyi surat edaran KPI.

Lebih lanjut, Mulyo mengakui bahwa KPI sudah melakukan studi ke berbagai negara. Akan tetapi bukan terkait LGBT yang dimuat di media sosial. "Itu tidak terkait dengan LGBT. Itu soal digitalisasi, pengawasan dengan AI, jurnalistik dan lainnya," kata dia.

Isu LGBT kembali ramai diperbincangkan. Banyak netizen mengecam konten podcast milik Deddy Corbuzier. Saat ini, pemilik konten tersebut sudah menyampaikan permohonan maaf dan men-take down dari kanal YouTube-nya.(H-1)