Organisasi Profesi Kedokteran Lebih dari Satu Bingungkan Standardisasi

PENGURUS Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) harus menjadi satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang ada di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Majelis Pengembangan Pelayanan Kedokteran (MPPK) Ika Prasetya Wijaya.

"UU Praktek Kedokteran menjelaskan bahwa organisasi profesi dokter satu-satunya adalah Ikatan Dokter indonesia, Hal ini dipertegas juga dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 yang menyatakan bahwa IDI merupakan satu-satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia," kata Ika dalam keterangan resmi, Sabtu (30/4).

Ia menegaskan, hal ini dikarenakan organisasi profesi kedokteran termasuk organisasi yang cukup vital karena menyangkut kesehatan raga dan keselamatan nyawa. Hasil sidang juga memutuskan bahwa seorang dokter bukan hanya teruji secara akademik tapi juga teruji dalam penerapan ilmu.

"Untuk memperoleh sertifikat kompetensi, seorang dokter harus memiliki sertifikat profesi atau ijazah terlebih dulu," imbuh dia.

Baca Juga: Organisasi Profesi Medis Anggota IDI Solid Dukung PB IDI

Selanjutnya, sertifikat kompetensi menunjukkan pengakuan akan kemampuan dan kesiapan seorang dokter untuk melakukan tindakan medis dalam praktik mandiri yang akan dijalani dan hanya diberikan pada mereka yang telah menjalani berbagai tahapan untuk menjadi dokter yang profesional.

Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menjelaskan perbedaan organisasi profesi dengan organisasi masyarakat. Menurut UU No 17 Tahun 2013 ormas dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasar kesamaan aspirasi, kehenda, kebutuhan, dan tujuannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Sementara organisasi profesi memiliki ciri tunggal untuk satu jenis profesi, kegiatannya dibatasi profesionalisme dan etika, dan untuk mengambil keputusan dalam berorganisasi harus ada forum rapat bersama.

Baca Juga: Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) Dideklarasikan

”Untuk organisasi profesi kedokteran, sesuai dengan World Medical Association (WMA), harus bisa merumuskan standar etika, merumuskan kompetensi, dan memperjuangkan kebebasan pengabdian profesi. Muara dari semua ini juga dirasakan oleh masyarakat,” kata Adib.

Adib menegaskan, untuk memberikan perlindungan kepada pasien, meningkatkan mutu layanan, dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat maka organisasi kedokteran harus tunggal. Standar layanan, etik, kompetensi, dan mutu layanan harus muncul dari satu organisasi profesi. Pasalnya, jika ada lebih dari satu, maka akan terjadi kebingungan standar yang diberikan.

”Bila organisasi kedokteran lebih dari satu akan berpotensi membuat standar, persyaratan, sertifikasi keahlian, dank ode etik berbeda dan membingunkan tenaga profesi kedokteran maupun masyarakat yang merupakan pengguna jasa," pungkas dia. (OL-13)

Baca Juga: Pemberhentian Terawan Merupakan Proses Panjang Sejak 2018