Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan strategi untuk menerapkan ekonomi biru di Indonesia. Hal itu semata-mata dilakukan untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi kelautan yang berkelanjutan.
"Ini saya kira memang harus ada satu kebijakan yang komprehensif inisiatif dari KLHK dan KKP untuk membuat satu kebijakan yang diterapkan dengan baik di pulau-pulau agar pesisir harus betul-betul kita jaga," kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Workshop Blue Carbon Dalam Pembangunan Blue Economy dan Pencapaian Target NDC di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Senin (18/4).
Dalam hal memenuhi target nationally determined contribution (NDC), Indonesia berencana akan melibatkan sektor pesisir dan laut. Dalam hal ini, diketahui bahwa ekosistem pesisir memiliki kemampuan 3 sampai 5 kali lebih besar dalam menyerap dan menyimpan karbon dibandingkan dengan vegetasi daratan.
Sakti melanjutkan untuk itu KKP memiliki sejumlah gagasan guna memanfaatkan ekosistem pesisir dan laut dalam pemenuhan target NDC dengan penerapan ekonomi biru. Salah satunya yakni dengan memperluas wilayah konservasi di area laut Indonesia. Hal itu dilakukan guna menjaga wilayah laut agartidak tersentuh kegiatan manusia seperti lintasan transportasi dan kegiatan masyarakat mencari ikan.
"Kalau itu bisa terjadi dan itu bisa dibuat kebijakan bersama antara KPP dan KLHK, saya kira ini akan jadi satu isu yang kita bisa sampaikan pada dunia betapa pentingnya kita memberikan kontribusi yang signifikan pada upaya pengendalian perubahan iklim," ujarnya.
Strategi lainnya yang disapkan yakni dengan menjaga populasi perikanan dengan cara memperbolehkan penangkapa ikan dengan basis kuota. "Ini akan kita terapkan sebentar lagi," imbuh dia.
Selain itu, strategi yang dapat dilakukan yakni dengan budidaya perikanan berkelanjutan dan menjaga daya dukung lingkungan dan pengelolaan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil.
"Selain itu, berdasarkan temuan dari tim kami bahwa potensi blue carbon bisa didapat dari budi daya rumput laut. Ini perlu ada kajian keilmuwan yang mendalam. Kalau benar ini terjadi, ini adalah luar biasa dan kita bisa buat zonasi khusus. Karena selama ini ada 63 ribu pembudidaya rumput laut dan itu bisa menjadi penopang ekonomi," beber dia.
"Semua ini harus kita susun roadmap-nya agar bisa mencapai konservasi yang serius dan ini tentu diperlukan satu kebijakan bersama dengan KLHK," pungkas dia. (H-1)
Penetapan legalitas hutan adat mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan di kemudian hari.
SEJAK lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset melalui program Reforma Agraria.
Masyarakat adat yanMasyarakat yang masih mengandalkan tradisi turun-temurun dalam pengelolaan hutan adat sering kali tidak berdaya saat menghadapi kepentingan pihak eksternal
Kawasan gunung tampak gundul. Pohonpohon ditebang, lubang-lubang bekas galian tambang pun terlihat jelas.
PADA 2020 berdasarkan data KLHK luas hutan di seluruh Indonesia mencapai 95,6 juta hektare.
PAVILIUN Indonesia memaparkan sejumlah upaya pengendalian perubahan iklim dan keberhasilannya di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-24) di Katowice, Polandia.
Adapun langkah untuk mengurangi emisi karbon yaitu membuat pabrik yaitu pabrik CO2 cair, dan pabrik dry ice.
Sebuah pidato pada 7 Mei 2023 lalu di Gelora Bung Karno Jakarta ternyata menyentak dan menimbulkan riak.
Upaya Indonesia untuk mencapai Indonesia’s FOLU Net-Sink 2030 perlu diikuti dengan alokasi lahan yang selektif dan terkontrol untuk pembangunan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus menurunkan emisi gas buang kendaraan di ibu kota. Salah satunya menjadikan kawasan Kota Tua sebagai kawasan rendah emisi.
"Jakarta tengah bekerja menunaikan komitmennya untuk menjadi kota berketahanan dan kini kami telah menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26%," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
SANKSI tilang bagi motor dan mobil yang tidak lulus uji emisi akan efektif diberlakukan di DKI Jakarta hari ini, Senin (26/10).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved