Tanoto Foundation Sosialisasikan Kurikulum Merdeka pada Stakeholder Pendidikan di Daerah

ORGANISASI filantropi independen Tanoto Foundation terus mendukung upaya peningkatan kualitas kehidupan melalui bidang pendidikan. Lewat program Siapkan Generasi Anak Berprestasi (SIGAP), Tanoto Foundation melakukan sosialisasi Kurikulum Merdeka kepada stakeholder pendidikan  di daerah dampingan pada Selasa dan Kamis (12 dan 14 April).

SIGAP Program Manager Irwan Gunawan mengatakan, Tanoto Foundation telah melakukan sosialisasi Kurikulum Merdeka di 3 daerah dampingan lewat program Sekolah Anak SIGAP. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pengembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) itu menyasar 22 PAUD di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pandeglang.

"Antusiasme stakeholder sangat tinggi dan mereka ingin memahami lebih jauh tentang Kurikulum Merdeka ini. Karena saat ini memang masih pada tahap sosialisasi dan pemerintah belum mengharuskan satuan untuk melakukan implementasi kurikulum merdeka," ujar Irwan, Kamis (14/4).

Dijelaskannya, Tanoto Foundation selalu mendukung berbagai program pemerintah di sektor pendidikan. Program Sekolah Anak SIGAP sejatinya adalah program pendampingan pada mitra PAUD yang terpilih di wilayah dampingan Tanoto Foundation.

Dalam realisasinya, program ini mengikuti semua regulasi dan rambu-rambu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah telah mengeleuarkan lebih dari 19 kebijakan pendidikan yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan dari jenjang terendah hingga tertinggi pada sistem pendidikan Indonesia.

Terkait kurikulum baru, kata Irwan, memiliki keunggulan yang bisa mengakselerasi upaya peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air. Lantas, pihaknya mendorong stakeholder pendidikan di 3 daerah dampingan untuk bisa mendaftar dan kemudian mengimplementasikannya. Dan itu harus diawali dengan sosialisasi untuk menyelaraskan pemahaman semua pihak terkait.

"Kurikulum ini lebih memudahkan para guru untuk merancang pembelajaran, ada capaian pembelajaran yang menjadi pedoman dalam melakukan perancangan atau perencanaan pembelajaran," jelasnya.

"Jadi untuk Kurikulum Merdeka ada dua hal pokok yang menjadi pilar pembelajaran yaitu program intrakurikuler atau program pembelajaran seperti biasanya dilakukan oleh guru-guru, dan kedua adalah projek penguatan profil pelajar Pancasila. Kedua hal ini perlu melihat capaian pembelajaran di setiap jenjang pendidikan," tambah Irwan.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa berbagai studi nasional dan internasional memperlihatkan bahwa Indonesia telah lama mengalami krisis dan kesenjangan pembelajaran. Beragam faktor dan banyak hal lainnya ikut berkontribusi menjadi penyebab masalah tersebut.

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun memperburuk krisis dan semakin melebarkan kesenjangan pembelajaran yang terjadi di Indonesia. Banyak anak Indonesia yang mengalami ketertinggalan pembelajaran atau earning loss, sehingga mereka kesulitan untuk mencapai kompetensi dasar sebagai peserta didik.

Pada kondisi khusus pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat tetap mengacu kepada Kurikulum 2013.

Kemudian ada Kurikulum Darurat yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh pemerintah atau secara mandiri. Dalam Keputusan Menteri tersebut Kurikulum Darurat disebut sebagai Kurikulum pada Kondisi Khusus.

Berdasarkan implementasinya, diperoleh fakta bahwa siswa pengguna Kurikulum Darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada siswa yang menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya.

Survei yang dilakukan pada 18.370 siswa kelas 1-3 SD di 612 sekolah di 20 kab/kota dari 8 provinsi selama kurun waktu bulan April-Mei 2021 menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat. Selisih skor literasi dan numerasinya setara dengan 4 bulan pembelajaran.

Pada skor numerasi, siswa pengguna Kurikulum 2013 memperoleh skor 482 dibanding siswa pengguna kurikulum darurat dengan skor 517. Sementara skor literasi siswa pengguna Kurikulum 2013 memperoleh skor 532 dibanding siswa pengguna kurikulum darurat dengan skor 570.

Pada 2022, Kemendikbudristek menginisiasi opsi kebijakan kurikulum sebagai bagian dari upaya memitigasi learning loss dan sebagai bentuk pemulihan pembelajaran. Ada 3 opsi yaitu menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka.
Adapun, Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah pembelajaran berbasis projek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila.

Kurikulum baru ini juga fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Kemudian fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

Tanoto Foundation pun menindaklanjutinya dengan menggelar sosialisasi Kurikulum Merdeka di PAUD dampingan. Sekaligus, pihak Tanoto Foundation mendampingi PAUD untuk mengikuti Pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri sebelum 30 April 2022.(RO/OL-10)