PP Muhammadiyah Harap Sekolah bisa Bebas Memilih Kurikulum Pendidikan

SEKRETARIS PP Muhammadiyah, Agung Danarto menilai penerapan Kurikulum Merdeka perlu dukungan anggaran hingga kapasitas pengajar untuk mengajarkan hal baru kepada siswa. Namun sayangnya tidak semua sekolah memiliki sarana dan perangkat yang mendukung.

"Kurikulum Merdeka didesain mengandung fleksibilitas, namun ternyata tidak sederhana. Guru-guru perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat menginterpretasikan dan menerapkan berbagai hal dalam kurikulum merdeka ini," kata Agung dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/4).

Baca juga: Menteri LHK Bentuk Tim Khusus untuk Capai Target FoLU Net Sink 2030

Kurikulum Merdeka pada awalnya dikatakan untuk menghadapi pandemi dan menangani learning loss padahal kurikulum ini didesain sebelum pandemi.

Agung merekomendasikan agar kurikulum pembelajaran harus berdasarkan landasan filosofis yang jelas, kemudian adanya dukungan dari negara terhadap sekolah-sekolah yang tidak memiliki sarana serta perangkat yang belum mendukung.

"Tidak ada kejelasan landasan filosofis diberlakukannya kurikulum merdeka yang lebih sebagai lompatan kebijakan. Jika pun kurikulum merdeka dianggap berhasil, besar kemungkinan karena pendampingan dalam pelatihan dan pembiayaan pada sekolah penggerak, belum tentu karena kurikulumnya," ungkap Agung.

Sehingga, lanjut Agung, dalam upaya learning recovery setelah adanya learning loss, sekolah-sekolah agar tidak diberikan beban untuk adopsi kurikulum yang baru.

"Agar dipertegas bahwa tetap ada pilihan untuk memilih kurikulum. Dan dapat menggunakan kurikulum 2013 yang disederhanakan," pungkasnya. (OL-6)