Meski sudah Kuliah Lagi, Persoalan di SBM ITB belum Kelar

KENDARI perkuliahan sudah berjalan normal, namun Forum Orangtua
Mahasiswa (FOM) Sekolah Bisnis Management (SBM) Institut Teknologi
Bandung (ITB), menilai persoalan yang terjadi belum selesai.

Kondisi status quo seperti yang diatur dengan Peraturan Rektor No 178B/2022 tidak sepenuhnya diterapkan dan hanya berlaku sampai Juni 2022, itupun terbatas hanya pada ketentuan mengenai renumerasi dosen.

Belum selesainya persoalan ini, membuat FOM SBM ITB yang diwakili Ali
Nurdin, Baginda Siahaan, Zainul Mufti, didampingi Agung Wicaksono
yang merupakan dosen praktisi di SBM ITB, pada Jumat (1/4) mendatangi
Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Mereka bertemu dengan perwakilan Menteri, yakni Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Prof Nizam, Direktur Kelembagaan Dikti Lukman dan Plt Direktur BelMawa Dikti Kiki Yuliati.

Menurut Ali, saat ini untuk pembiayaan pendidikan di SBM ITB masih sama dengan memberlakukan seperti alokasi biaya ADO pemeliharaan yang mengharuskan 25%, padahal kebutuhannya hanya 3,7%, sehingga sisa alokasi anggarannya tidak bisa dipakai dalam operasional lainnya di SBM ITB.

Sementara untuk ADO Pendidikan, alokasi anggarannya hanya 32% padahal kebutuhannya 37&

"Dampaknya beberapa program kegiatan menjadi hilang atau berkurang. Seperti misalnya, program international visiting lecturer," ungkap Ali, Minggu (3/4).

Anggaran turun, sehingga terjadi penurunan visiting professor 6 orang
long-visit masing-masing selama 4 bulan turun menjadi 4 orang, 11 orang
short-visit turun menjadi 3 orang. Begitu juga dengan program
pengembangan soft skill buat mahasiswa S1 kelas international angkatan
masuk 2019, mendapatkan 2 kali pelatihan/mentoring sebelum berangkat dan 6 bulan setelah berada di Luar negeri. Sementara untuk mahasiswa angkatan masuk 2020 dan 2021 tidak mendapatkan program pengembangan tersebut karena tidak ada anggarannya

"Program ekskursi ke masyarakat dalam bentuk menginap beberapa hari
untuk mengenal dan berinteraksi dengan kehidupan masyarakat secara
langsung menjadi hilang tidak bisa direalisasikan karena tidak ada
anggarannya. Program mentoring oleh para pelaku bisnis di tahun 2021
bisa terlaksana dengan menghadirkan 60 orang mentor, namun di tahun 2022 ini tidak bisa dilaksanakan karena anggaran tidak tersedia," terangnya.

Selanjutnya kata Ali, pelaksanaan seminar series - entrepreneurial
track, pada tahun 2021 terlaksana 23 kali, sedangkan tahun 2022 ada
pengurangan anggaran, sehingga hanya bisa untuk 6 kali kegiatan.

Program ini dilakukan SBM ITB dalam rangka penyebarluasan pola pikir wirausaha bagi mahasiswa, termasuk untuk mahasiswa F/S ITB di luar SBM dan mahasiswa luar ITB. Ada beberapa program yang tidak bisa terlaksana atau berkurang karena tidak ada/berkurang anggarannya.

"Tim Transisi yang dibentuk Rektor ITB tidak sesuai dengan yang
diharapkan, karena hanya melibatkan tim Rektorat dan SBM ITB dalam
kedudukan yang tidak sejajar serta tidak ada pihak yang netral, sehingga  hasilnya dikhawatirkan hanya searah tidak menyelesaikan permasalahan mutu pendidikan yang terjadi di SBM ITB. Padahal tim ini penting untuk menghasilkan kebijakan yang tetap menjaga mutu pendidikan di SBM ITB," urainya.

Menanggapi tuntutan FOM SBM ITB ini, kata Ali, Dirjen Dikti Prof Nizam,
menyampaikan bahwa Kemendikbud sejak awal bulan Oktober 2021 memperhatikan dan mengikuti permasalahan yang terjadi di SBM ITB. Pihanya telah meminta ITB  dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

"Prof Nizam  menyatakan bahwa tuntutan dari orangtua akan diperhatikan
sehingga mutu pendidikan di SBM ITB tidak berkurang. Dalam waktu dekat dilakukan rapat MWA agar sebelum Idul Fitri tahun 2022 permasalahan yang ada SBM ITB segera selesai," kutip Ali Nurdin.

Sementara itu,  Agung Wicaksono sebagai bagian dari dosen praktisi
di SBM ITB menyampaikan, bahwa praktisi mengajar di kampus adalah bentuk pemenuhan merdeka belajar Kampus Merdeka. Para profesional ini mengajar berdasarkan pengalaman praktis, yang merupakan sebuah kebutuhan bagi mahasiswa di bidang manajemen dan bisnis.

Sayangnya kebijakan Rektorat ITB akhir-akhir ini malah mengarah kepada pembatasan hal tersebut. "Contohnya dosen yang mengajar MBA, yang dianggap sebagai program S2 misalkan, harus bergelar S3 dan tidak boleh S2, padahal pengalaman yang lebih diperlukan. Keterlibatan para mentor bisnis dalam program Sarjana Kewirausahaan yang merupakan para entrepreneur praktisi bisnis tidak diakomodir dalam mata anggaran ITB, sehingga menghambat operasional pembelajaran."

Agung yang memiliki latar belakang keilmuan tata kelola perusahaan menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi SBM ITB adalah persoalan tata kelola. Dalam prinsip good governance, perspektif para pemangku kepentingan, termasuk orangtua, dunia usaha, dan masyarakat luas, termasuk alumni harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karenanya, MWA sebagai representasi peran
stakeholders di ITB perlu melibatkan para pemangku kepentingan
tersebut. (N-2)