Pandemi Covid-19 Jadi Faktor Lambatnya Penanganan Stunting

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor lambatnya penanganan stunting di Indonesia. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedisiplinan protokol kesehatan sehingga pandemi dapat segera berakhir.

"Jadi memang Covid ini punya andil yang sangat besar terhadap lambatnya kita menangani stunting. Bahkan di kabupaten kota termasuk di NTT ini mengalami kenaikan drastis," kata Muhadjir di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT Jumat (25/3).

Dia menambahkan beberapa kabupaten kota di NTT masih memiliki angka stunting di atas 30% bahkan 40%. Salah satunya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi stunting di Kab. Timor Tengah Selatan paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni mencapai 48,3%.

“Kabupaten dan Kota ini membutuhkan daya ungkit yang lebih ekstra dalam penanganan stunting. Sebab, prevalensi angkanya masih tinggi,” sebutnya.

Selama pandemi Covid-19 yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini, pemerintah masih bisa menurunkan angka stunting nasional yakni sekitar 1,7% per tahun. Sehingga untuk mencapai target penurunan stunting menjadi 14% pada 2024 nanti membutuhkan penurunan sekitar 3-3,5% per tahun.

"Jadi kalau kita harus mencapai 14 persen tahun 2024, itu kira-kira butuh 3-3,5% per tahun. Berarti kita hanya menambah sekitar 1,3% saja," lanjutnya.

Baca juga: Menekan Stunting Membangun Manusia

Muhadjir menambahkan, target penurunan stunting yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari kementerian maupun pemerintah daerah.

“Hanya memang kalau seandainya tidak bisa secara parsial, tetapi secara agregat nasional saya kira akan tercapai,” ungkapnya.

Menurut Menko PMK, secara agregat nasional kemungkinan besar target penurunan stunting bisa tercapai. Karena saat ini sudah ada kabupaten kota yang angka stuntingnya sudah satu digit.

“Jadi ada beberapa kabupaten kota di bawah 10%. Sehingga nanti secara rata-rata kalau 14% itu insyallah asal kita kerja keras bisa," jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan Gubernur, Wali Kota, dan para Bupati agar target penurunan stunting 14% pada 2024 harus tercapai.

Dia juga menitipkan kepala seluruh kepala daerah di Provinsi NTT bahwa sumber daya manusia (SDM) itu sangat menentukan maju tidaknya sebuah negara. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan stunting, gizi, pendampingan calon-calon pengantin (catin) harus diperhatikan agar para catin tahu apa yang harus dilakukan sebelum menikah.

“Saya minta semua gubernur dan walikota di seluruh tanah air juga akan saya sampaikan hal yang sama, jangan sampai target 14% itu luput,” tegas Jokowi.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, mengatakan pemerintah telah membuat strategi agar target penurunan stunting dapat tercapai.

Menurutnya, pemerintah juga telah menyusun 12 provinsi mana saja yang menjadi prioritas dan provinsi mana saja yang harus menjalankan program-program tertentu.

"Secara nasional kita harus menskenariokan ke sana. Kalau saya sih harus optimistis ke sana. Mohon dukungannya, mudah-mudahan 14 persen insyaAllah terwujud," pungkasnya. (OL-4)