Perkuat Posisi RI, KLHK Gelar Briefing Diplomasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KESADARAN masyarakat dunia terhadap isu lingkungan hidup dan kehutanan terus meningkat. Untuk itu, diplomasi lingkungan pun menjadi pilihan Indonesia untuk menunjukkan komitmen dan langkah-langkah pemerintah dan masyarakat Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional dan global. Diplomasi lingkungan juga telah menjadi instrumen politik luar negeri yang semakin sentral dalam diplomasi Indonesia.

Sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang bagaimana melakukan diplomasi dengan baik, KLHK menggelar briefing diplomasi lingkungan hidup dan kehutanan. Kegiatan ini sangat penting untuk memperjuangkan posisi Indonesia dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan di forum internasional.

"Berbagai permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia, telah menjadi isu global yang menantang  dan memerlukan penanganan baik di level nasional, maupun secara bersama-sama di kancah global melalui jalur diplomasi," kata Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dalam keterangan resmi, Kamis (17/3).

Dalam kurun waktu 2015 sampai Maret 2022, tercatat 93 perjanjian kerja sama luar negeri di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditandatangani dengan berbagai mitra internasional, baik negara, organisasi internasional dan organisasi internasional non pemerintah. Saat ini, terdapat tiga pola kerja sama lingkup Kementerian LHK yang berkembang yaitu kerja sama pembangunan, kerja sama ekonomi, dan bantuan teknis.

Pada sesi diskusi, acara dimoderatori oleh Penasihat Senior Menteri LHK Dr. Efransjah, dengan menghadirkan empat narasumber dengan latar belakang Duta Besar Indonesia yang terlibat dalam penanganan isu LHK di kancah global. Keempat Duta Besar tersebut yaitu Soehardjono Sastromihardjo, Yuri Octavian Thamrin, Makarim Wibisono, dan R.A. Esti Andayani.

Dalam paparannya, Dubes Esti Andayani menyampaikan proses berjalannya negosiasi di Food and Agriculture Organization (FAO) yang terkait dengan masalah kehutanan. Dia juga menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi dalam memajukan kepentingan Indonesia di forum internasional.

"Penguatan diplomasi kehutanan pada forum internasional sangat penting. Selain itu, yang paling penting perlunya data valid yang menjadi acuan bersama untuk disampaikan kepada forum internasional," katanya.

Selanjutnya, Dubes Soehardjono Sastromihardjo menceritakan pengalamannya sebagai Dubes dan bagaimana proses diplomasi berlangsung, termasuk tips dan trik dalam persidangan atau negosiasi. Dirinya juga menyebutkan bahwa 'senyum' yang menjadi ciri khas Indonesia dapat memberikan sejumlah peran penting dalam diplomasi.

"Senyum dapat digunakan sebagai ungkapan terimakasih, menyampaikan permintaan, bahkan memberikan tekanan. Yang paling penting, jangan sampai kita lepas kontrol apalagi terbawa emosi," ujarnya.

Sementara itu, Dubes Yuri Octavian Thamrin menyampaikan diplomasi Indonesia dalam percaturan politik bidang LHK, khususnya pengendalian perubahan iklim. Dia menyampaikan apresiasi kepada KLHK atas berbagai upaya dan capaian dalam pengendalian perubahan iklim yang telah ditunjukkan juga kepada internasional.

"Kita pantas untuk mendapatkan apresiasi dari dunia internasional atas hal ini. We deserves to be appreciated as glass of full, not half empty," ungkapnya.

Kemudian, Dubes Makarim Wibisono, menjelaskan teori dan praktik diplomasi LHK. Dia memulai penyampaiannya mengenai definisi negosiasi, karakteristik proses negosiasi, dan bentuk-bentuk diplomasi. Dia juga mencontohkan beberapa kasus yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur negosiasi baik bilateral, regional, maupun multilateral.

Terkait penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, Dubes Makarim mengatakan sebelumnya G20 itu dulunya berkembang di kalangan keuangan saja dan dihadiri oleh para Menteri Keuangan. Kini G20 dihadiri oleh Kepala Negara dan yang dibahas pun banyak sektor, termasuk lingkungan hidup dan kehutanan.

Dari paparan dan diskusi hari ini, diperoleh catatan tentang pentingnya pemahaman politik luar negeri bebas aktif dan peranan Indonesia dalam berbagai forum internasional. Kemudian, perlu memahami posisi mitra internasional, baik yang memiliki common interest, maupun kepentingan berseberangan dengan Indonesia. Selanjutnya, pentingnya memahami diplomatic languages, baik dalam pertemuan bilateral, regional maupun multilateral, dan perlunya memahami diplomasi Indonesia dalam percaturan politik internasional, khususnya terkait isu LHK.

Pada sesi penutup, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Agus Justianto menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada moderator dan narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya dalam berdiplomasi dan bernegosiasi dengan mitra internasional.

"Semoga kegiatan Breifing Diplomasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, mampu memberikan pengayaan, dan pemahaman kepada kita semua, bagaimana berdiplomasi dan bernegosiasi dengan baik, untuk memperjuangkan posisi Indonesia terkait isu LHK di forum internasional," tutupnya. (H-1)