Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
GURU Besar Universitas Airlangga Prof Bagong Suyanto mengharapkan ke depannya terdapat program lain untuk mendukung BPJS Kesehatan. Karena saat ini BPJS Kesehatan menjadi penyangga asuransi sosial yang membantu masyarakat miskin mendapatkan pengobatan namun permasalahan kemiskinan selama sakit tidak dipikirkan.
"BPJS Kesehatan menyelesaikan permasalahan pengobatan tapi tidak menyelesaikan penghasilan masyarakat miskin yang hilang selama sakit. Sehingga yang harus dilakukan adalah di luar BPJS Kesehatan harus ada program lain untuk melengkapi tugas negara memberikan penyangga ekonomi orang miskin selama sakit," kata Bagong dalam webinar MUI Jawa Timur, Jumat (11/3).
Karena permasalahan orang miskin tidak selesai jika hanya dibantu sebatas biaya pengobatan karena jika sehari saja tidak bekerja maka penghasilannya tidak dapat atau berkurang banyak.
Baca juga: 86,8% Penduduk Sudah Terdaftar BPJS Kesehatan
"Kalau orang miskin sakit tidak sekedar dipahami sebagai mencari kesembuhan siapa yang harus menanggung penghasilan orang miskin selama sakit. Karena banyak yang bekerja buruh, tani, kuli dan sebagainya yang bekerja diupah harian," ujarnya.
Di kesempatan yang sama Dokter Bedah Rumah Sakit Onkologi Surabaya dr Ario Djatmiko menjelaskan bahwa sistem kesehatan akan membawa ke masa depan dan BPJS Kesehatan adalah bahan bakarnya untuk mendorong sistem kesehatan bergerak.
"Agar lebih baik lagi sistem kesehatan Indonesia bisa mencontoh negara lain, mengambil tenaga ahli, new business model, dan sharing economic," ujarnya.
Kemudian untuk memberikan kemajuan sistem kesehatan diperlukan memberi harapan baru, meningkatkan patient safety, meningkatkan akurasi, transparan, efisiensi, kecepatan, remote monitoring, dan best practices. (H-3)
Ke depan Yastroki berencana melibatkan ketua RT/RW se-Indonesia untuk menjadi relawan.
Langkah reaktivasi dapat dilakukan melalui Dinas Sosial Kab/Kota, aplikasi Mobile JKN, dan. BPJS Kesehatan Care Center 165
BPJS Kesehatan raih penghargaan di The 10th Annual Strategy into Performance Execution Excellence (SPEx2®) Award 2025.
Ali Ghufron Mukti menegaskan kondisi keuangan BPJS Kesehatan sangat baik.
Jumlah peserta JKN di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) hampir mencapai 100 persen, tetapi hingga hingga Juni 2025, sekitar 20 persen warga yang saat ini tidak bisa berobat akibat nonaktif
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunda penerapan ketentuan pembagian biaya atau co-payment dalam produk asuransi kesehatan.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan pengelolaan risiko di masa depan dengan menggunakan instrumen keuangan berbentuk asuransi.
Kinerja unggul dan daya saing perusahaan dalam industri asuransi umum nasional.
Public liability Insurance atau Asuransi Tanggung Gugat merupakan bentuk perlindungan penting bagi sektor jasa, khususnya di area publik seperti parkir.
OJK mendorong adanya pembagian beban atau cost sharing antara perusahaan asuransi dengan peserta melalui skema copayment.
Penetrasi asuransi masih rendah di kisaran 1,4%-2,7%. Kesenjangan perlindungan tetap menjadi tantangan besar, terutama di daerah perdesaan dan terpencil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved