Begini 6 Strategi Pemerintah Hadapi Gelombang Ketiga Pandemi Covid-19 

SAAT ini Indonesia sedang mengalami gelombang ketiga pandemi covid-19. Upaya dari pemerintah untuk menghadapi gelombang ketiga covid-19 yang didominasi boleh varian Omicron ini terus dilakukan.  

Kepala Sub Bidang Dukungan Kesehatan Bidang Dukungan Darurat Satgas Covid 19, Alexander K Ginting mengatakan, pemerintah pusat telah menetapkan enam strategi untuk menghadapi gelombang ketiga.  

Pertama, pihaknya memastikan pelonggaran aktivitas yang diikuti pengendalian di lapangan secara ketat. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak menyikapi penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan kebebasan dan berlebihan seperti yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 10 Jawa-Bali dan Inmendagri Nomor 11 luar Jawa-Bali. 

"Serta, kami juga melakukan pengendalian di daerah hotspot penyumbang kasus tertinggi dan pengendalian mobilitas agar kasus tidak meluas," kata Alex dalam webinar dengan tema 'Strategi Hadapi Gelombang Ketiga Pandemi', Jumat (18/2). 

Kedua, pemerintah akan terus meningkatkan laju vaksinasi untuk kelompok lanjut usia (lansia) dan komorbid, terutama di wilayah aglomerasi dan pusat pertumbuhan ekonomi.  

Ketiga, pemerintah mendorong percepatan vaksinasi anak agar imunitas anak dapat terbentuk ketika periode pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dilaksanakan. Data terbaru menujukan bahwa capaian vaksin usia 6-11 dosis pertama sebesar 17,6 juta atau 66,72 persen dan vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 7,7 juta atau 29,28 persen. Adapun, target sasaran vaksinasi anak usia 6-11 tahun ialah sebanyak 26,4 juta. 

Keempat, pemerintah akan menertibkan mobilitas pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dengan aturan protokol kesehatan yang ketat dan karantina. Sementara pihaknya akan menertibkan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) sesuai Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 7 Tahun 2022. 

"Pemerintah juga akan melakukan travel bubble melalui SE Satgas Nomor 5 dan 6 tahun 2022 tentang Pertemuan G20," kata dia. 

Kelima, pemerintah pusat akan memperkuat peran pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas testing dan telusur, serta mengawasi kegiatan dan mengedukasi warga tentang protokol kesehatan yang harus dijalankan dengan memperkuat kapasitas PPKM skala mikro di desa dan kelurahan. 

Keenam dan tak kalah penting dalam menghadapi gelombang ketiga, adalah melakukan kampanye protokol kesehatan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat, termasuk operasi masker.  

Selain itu, Alex meminta agar masyarakat tidak fokus terhadap varian virus korona yang sekarang ada di Indonesia. Menurut dia, di Indonesia terdapat varian Alfa ada Delta, tak melulu Omikron. Karena menurut laporan, di masyarakat masih beredar covid-19 varian Delta. 

"Masyarakat tidak perlu diajak berpolemik, apakah dia mengidap Delta atau Omikron. Apapun variannya, itu adalah covid-19," tegasnya. 

Alex menyarankan agar praktisi kesehatan dan epidemiolog tak hanya menyampaikan fokus vaksinasi, namun juga menyampaikan fokus bagaimana menanggulangi komorbid pada masyarakat. Faktor tersebut tak kalah penting untuk disampaikan kepada masyarakat. 

Baca juga : Menkes: Kasus Omikron di Sejumlah Provinsi Mulai Turun

Karena angka kematian selama gelombang ketiga pandemi covid-19 varian Omikron berjumlah 1.090 pasien, 48 persen karena komorbid dan 68 persen belum divaksin lengkap. 

"Antara vaksinasi dan komorbid ini yang harus kita sampaikan. Jangan sampai ada pasien covid-19 meninggal karena komorbid," ujar Alex. 

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 per kemarin, pemerintah telah menyuntikkan vaksin dosis pertama sebanyak 180.067.416 dosis, vaksinasi dosis kedua sudah disuntikkan 138.280.959 dosis dan vaksinasi ketiga atau booster mencapai 7.730.486 dosis. 

Tak hanya pemerintah pusat yang memiliki strategi penanggulangan gelombang ketiga, pemerintah daerah juga demikian. Misalnya saja Jawa Barat. Ada enam program prioritas untuk mengantisipasi gelombang ketiga yang dilakukan Provinsi Jawa Barat. 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Nina Susana Dewi menjelaskan, program prioritas pertama ialah melakukan pembobotan lebih besar terhadap angka keterisian rumah sakit (bed occupancy rate/BOR).  

Kedua, warga Jawa Barat dapat menggunakan telekonsultasi melalui Pikobar untuk konsultasi mengajukan kebutuhan vitamin dan obat selama isolasi mandiri. Pihak yang berwenang akan mendistribusikan vitamin dan obat langsung ke rumah warga.  

Ketiga, pemerintah Jawa Barat akan melakukan permohonan tabung oksigen masyarakat Jawa Barat melalui Pikobar dengan mengisi formulir, menyiapkan foto KTP, bukti saturasi oksigen menggunakan oximeter, serta bukti hasil tes PCR atau antigen. Masyarakat juga bisa menjadi kontributor tabung oksigen melalui Pikobar. 

Keempat, pemerintah Jawa Barat terus melakukan percepatan vaksinasi, yang bekerjasama dengan TNI-Polri dan kabupaten/kota, sinergitas dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). Tentunya dalam menghadapi gelombang ketiga pandemi covid-19, Jawa Barat membutuhkan kolaborasi dan sinergi semua pihak.  

"Kelima, kami melakukan peningkatan kapasitas laboratorium penguji PCR," kata Nina. 

Keenam, pihaknya melakukan penguatan kampanye 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas) melalui berbagai media. Misalnya melalui road show, penguatan geber cegah covid-19, penguatan germas, penguatan pemberdayaan masyarakat melalui desa atau kelurahan siaga aktif. 

Per kemarin, Provinsi Jawa Barat mengalami puncak tertinggi kasus baru yakni mencapai 16.251 orang yang terpapar corona, 13.108 orang dirawat, dan 3.330 pasien sembuh. Kasus covid-19 tertinggi untuk Jawa Barat berada di wilayah aglomerasi dan Bandung Raya.  

"Kasus covid-19 tertinggi masih di sekitar wilayah aglomerasi dan Bandung Raya. Ini menjadi prioritas penanggulangan kami," pungkasnya. (RO/OL-7)