Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
BENCANA alam yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut membutuhkan penanggulangan bencana yang berkualitas dan profesional. Melalui perencanaan yang baik, hal ini dapat menjawab tantangan dan pelayanan publik yang pada akhirnya resiliensi dapat terwujud di tengah masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan.
Menurutnya, perencanaan yang baik akan menjawab pelayanan publik dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, ini harus diawali dari perencanaan internal sebelum unit kerja BNPB memberikan perhatian ke luar.
"Perencanaan harus berbasis kebutuhan", kata Lilik dalam keterangan resmi, Sabtu (29/1).
Perencanaan dalam penanggulangan bencana ini perlu menjawab tantangan dan kebutuhan aktual di tengah masyarakat maupun analsis berdasarkan data atau pun informasi yang tepat. Langkah tersebut nantinya akan sangat membantu dalam pencapaian target atau sasaran program secara efektif.
Lebih lanjut Lilik menekankan pada peningkatan kinerja dan tata kelola di lingkup lintas unit kerja di BNPB, sehingga perencanaan dapat operasional dan bermanfaat untuk masyarakat. Di samping itu, ia berpesan untuk setiap unit kerja harus mendukung Kepala BNPB dengan mekanisme berjenjang.
"Kegiatan eselon I harus mendukung kebijakan atau kegiatan Kepala BNPB," ujarnya.
Lilik mengatakan bahwa semua program dan kegiatan harus sinkron dengan kegiatan dari atas/pimpinan. Sestama mengarahkan untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antar unit kerja di lingkungan BNPB.
"Kita harus saling mendukung dan bersinergi bersama," tambahnya. (H-2)
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ingatkan daerah siaga dini hadapi fenomena bencana tak merata, mulai dari banjir hingga karhutla jelang puncak kemarau 2026.
Masa transisi bencana di tiga provinsi Sumatra berakhir 30 Maret 2026. Pemerintah percepat pembangunan 36 ribu huntap dan siapkan tahap rekonstruksi.
BNPB peringatkan risiko longsor susulan di TPST Bantargebang akibat hujan deras. Simak update pencarian korban dan daftar nama korban meninggal dunia di sini.
BMKG imbau waspada karhutla 2026 karena curah hujan di bawah rata-rata. Simak wilayah prioritas dan langkah mitigasi OMC dari BNPB dan Menhut.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menjelaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan dilakukan baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat.
Pemprov DKI mitigasi risiko di TPST Bantargebang pascalongsor dan salurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan ratusan juta bagi ahli waris serta beasiswa anak korban.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
BADAN Penanggulangan bencana daerah (BPBD) Jawa Timur melakukan i pengecekan kondisi peralatan Early Warning System (EWS) yang tersebar di berbagai daerah di Jatim
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved