Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
BENCANA alam yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut membutuhkan penanggulangan bencana yang berkualitas dan profesional. Melalui perencanaan yang baik, hal ini dapat menjawab tantangan dan pelayanan publik yang pada akhirnya resiliensi dapat terwujud di tengah masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan.
Menurutnya, perencanaan yang baik akan menjawab pelayanan publik dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, ini harus diawali dari perencanaan internal sebelum unit kerja BNPB memberikan perhatian ke luar.
"Perencanaan harus berbasis kebutuhan", kata Lilik dalam keterangan resmi, Sabtu (29/1).
Perencanaan dalam penanggulangan bencana ini perlu menjawab tantangan dan kebutuhan aktual di tengah masyarakat maupun analsis berdasarkan data atau pun informasi yang tepat. Langkah tersebut nantinya akan sangat membantu dalam pencapaian target atau sasaran program secara efektif.
Lebih lanjut Lilik menekankan pada peningkatan kinerja dan tata kelola di lingkup lintas unit kerja di BNPB, sehingga perencanaan dapat operasional dan bermanfaat untuk masyarakat. Di samping itu, ia berpesan untuk setiap unit kerja harus mendukung Kepala BNPB dengan mekanisme berjenjang.
"Kegiatan eselon I harus mendukung kebijakan atau kegiatan Kepala BNPB," ujarnya.
Lilik mengatakan bahwa semua program dan kegiatan harus sinkron dengan kegiatan dari atas/pimpinan. Sestama mengarahkan untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antar unit kerja di lingkungan BNPB.
"Kita harus saling mendukung dan bersinergi bersama," tambahnya. (H-2)
MEMASUKI pekan terakhir bulan Agustus 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah peristiwa bencana hingga Selasa (26/8) pukul 07.00 WIB.
Bea Cukai Pekanbaru memberikan fasilitas impor sementara untuk lima helikopter guna mendukung percepatan penanggulangan bencana nasional.
terkait update gempa hari ini, Kepala BNPB Suharyanto memerintahkan untuk monitoring lapangan dan kaji cepat dengan BPBD di Provinsi Jakarta, Kota/Kabupaten Bekasi, Tangerang dan sekitarnya
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menegaskan bahwa penguatan bangunan adalah salah satu kunci mitigasi bencana gempa bumi.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Bumi secara virtual, Minggu (17/8) malam.
BNPB melaporkan satu orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 yang mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Minggu (17/8).
West Java Back-Arc Thrust di Jawa Barat berpotensi memicu gempa hingga magnitudo 7. Pelajari penyebab, dampak, dan langkah mitigasi bencana untuk masyarakat di sekitar jalur sesar aktif ini.
Langkah pertama adalah mempertimbangkan opsi untuk meningkatkan status siaga bencana. Karena selain gempa bumi, wilayah Cimahi juga rawan dampak bencana hidrometeorologi.
Pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 kembali digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran.
Hal ini diperkirakan karena saat ini sedang memasuki masa pancaroba dari cuaca kemarau ke penghujan
Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang bisa memicu terjadinya banjir.
TANTANGAN dalam mengatasi dan melakukan mitigasi bencana di dunia saat ini disebut semakin kompleks. Berbagai isu global seperti perubahan iklim hingga tekanan urbanisasi menjadi pemicunya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved