Anggaran Berkurang, Menko PMK Tegaskan Tetap Maksimal Tangani Masalah Stunting 

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, saat ini anggaran untuk percepatan penurunan angka stunting di Indonesia mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya. 

Kendati demikian, dirinya menjelaskan hal ini dikarenakan pada 2021 terjadi recofusing untuk penanganan covid-19. 

“Anggaran tahun 2022 lebih rendah, dalam penanganan stunting, anggaran kemarin kena recofusing untuk penanganan covid 19, ini betulnya mengalami penyusutan yang sangat drastis,” ujarnya dalam konferensi pers tindak lanjut Rapat terbatas Konvergensi Anggaran dalam Percepatan Penurunan Stunting, Kamis (20/1). 

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini penanganan stunting tidak terpaku dengan anggaran yang diberikan. Sejak sudah dikeluarkannya Perpres 72 tahun 2021, penanganan stunting lebih mengedepankan aspek kinerja. 

“Presiden telah mendelegasikan wewenang sepenuhnya kepada BKKBN, jadi saat ini lebih pada peningkatan performa, bujet akan kita efisiensikan lebih fokus dan lebih nendang, daripada alokasi pada tahun sebelumnya,” tegasnya. 

Baca juga : 6.086 Anak di Bangka Tengah Sudah Divaksin

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan besaran anggaran pada 2022 yakni sebesar Rp25 Trilliun, lebih rendah dibandingkan 2021 yang mencapai Rp35Trilliun. 

“Kami tetap optimistis, dan saat ini jadi lebih tepat sasaran, bahwa data harus lebih baik lagi presisinya,” jelasnya, 

Saat ini angka stunting berada 24,4 persen. Target pemerintah menurunkan hingga 14 persen pada 2024. Oleh karenanya dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo, presiden menargetkan kepada BKKBN sebagai leading sector penanganan stunting nasional dan Kementrian dan Lembaga terkait, salah satunya Kemenkes agar bisa menurunkan angka stunting 3 persen setiap tahunnya hingga 2024. 

“Saya optimis 3 persen turun sesuai dengan arahan presiden, insyallah , kemudian asal membendung dan cegah stunting baru,” pungkas hasto. (OL-7)