Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
INDONESIA kerap disebut beruntung lantaran dapat mengamankan pasokan vaksin covid-19 untuk menjalankan program vaksinasi.
Pasalnya, hingga saat ini masih banyak negara yang memiliki keterbatasan untuk mengakses vaksin dan mengakibatkan tingkat vaksinasinya tergolong rendah.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan, masih ada 41 negara yang vaksinasinya belum mencapai 10% dari total penduduknya. Sedangkan sebanyak 98 negara belum berhasil mencapai 40% vaksinasi dari total penduduk di tiap negara tersebut.
Padahal World Health Organization (WHO/Organisasi Kesehatan Dunia) merekomendasikan agar tiap negara bisa melakukan vaksinasi hingga 10% dari total penduduk di wilayahnya pada September 2021 dan menjadi 40% di akhir 2021.
"Kita beruntung karena kita punya (vaksin) dan kita bisa melakukan vaksinasi dengan baik. Karenanya, akselerasi vaksin agar persentase total penduduk yang divaksin itu bertambah," jelas Retno dalam gelar wicara bertajuk Jejak Keberhasilan Pemerintah dalam Vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Tempo, Selasa (28/12).
"Pada 22 Desember (2021), kita sudah mencapai 40% dari total penduduk dan sesuai dengan target," kata Retno.
Selain mengamankan kepentingan nasional untuk mengakses vaksin, kata Retno, Indonesia juga terus menyuarakan kesetaraan akses vaksin kepada negara-negara miskin dan berkembang.
Pasalnya, ketimpangan akses vaksin akan menghasilkan pandemi yang berkesudahan dengan dampak jauh lebih buruk.
Penyuaraan kesetaraan akses vaksin itu dilakukan dengan mendorong berdirinya HUB vaksin di berbagai kawasan. Indonesia, imbuh Retno, mengajukan diri menjadi sentra vaksin di kawasan.
"Kita menyuarakan agar tidak ada dominasi, bentuk HUB baru dan Indonesia siap menjadi HUB baru di kawasan. Ini juga karena ada ketidakberimbangan antara supply dan demand," jelasnya.
Usulan menjadikan Indonesia sebagai HUB vaksin nyatanya bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Sebab, Bio Farma telah berhasil memproduksi vaksin untuk polio dan disebarluaskan ke berbagai negara.
Belum lagi keterlibatan Indonesia dalam penanganan wabah di tingkat global dinilai cukup mumpuni.
"Indonesia itu memiliki reputasi yang baik, pertama, kita mempunyai Bio Farma yang produknya itu sudah dipakai UNICEF untuk polio dan lainnya. Jadi Indonesia dianggap memiliki kapasitas," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dia bilang, sejak covid-19 ditetapkan sebagai pandemi, Indonesia bergerak secara aktif untuk ikut mencari jalan keluar. Tak ketinggalan dari sisi pendanaan dunia.
Sri Mulyani yang pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia memanfaatkan posisinya untuk melobi lembaga-lembaga internasional mendanai pengembangan dan produksi vaksin dan melahirkan COVAX Facility.
"Indonesia ikut menjaga ketertiban dunia, jadi kita berkontribusi, kolaborasi, dan juga meminta mendapatkan guarantee akses vaksin dan memang Indonesia diberikan priority," jelas perempuan yang karib disapa Ani tersebut.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, suksesnya pengamanan vaksin Indonesia menjadi salah satu hal pendorong terkendalinya penyebaran virus di Tanah Air.
Bahkan, stok vaksin yang tersedia saat ini juga bisa mencukupi kebutuhan vaksin booster yang rencananya akan dimulai pada 2022.
Dari data Kemenkes, hingga akhir 2021 Indonesia akan menerima 416 juta dosis vaksin dari berbagai produsen. Dari jumlah itu, sekitar 271 hingga 273 juta vaksin telah disuntikkan kepada masyarakat.
Komposisi penyuntikkan tersebut yakni 77% untuk dosis pertama dan 53% dosis kedua.
"Sehingga kita bisa melakukan booster. Jadi ada 139 juta per akhir Desember perkiraannya. Sebulan suntikkan kita 40 jutaan, jadi itu stoknya cukup untuk 3,4 bulan. Ini tinggi," jelas Budi.
Belum lagi COVAX akan kembali memberikan jumlah vaksin hingga 10% dari total penduduk Indonesia. Itu merujuk dari ketentuan baru yang mengharuskan COVAX memberikan vaksin hingga 30% dari total penduduk negara penerima.
Selain itu, muncul penelitian yang menyatakan bahwa vaksinasi booster dapat dilakukan dengan setengah dosis vaksin Moderna.
Budi bilang, saat ini ITAGI tengah meneliti temuan tersebut yang hasilnya akan diumumkan pada 10 Januari 2022. Bila itu terbukti, maka Indonesia akan memiliki banyak jumlah stok vaksin untuk disuntikkan.
"Jadi tahun depan kita akan dapat 27 juta orang ekuivalen sekitar 54 juta dosis vaksin. Kalau itu dikali dua karena setengah dosis, kita bisa menyuntik 100 juta lebih, dan itu cukup dengan kebutuhan yang ada. Kita tinggal meng-addres (vaksin) untuk anak," jelas Budi. (Mir/OL-09)
Studi terbaru mengungkapkan vaksinasi anak mengalami stagnasi dan kemunduran dalam dua dekade terakhir.
Diary, merek perawatan kulit (skin care) asal Bekasi, sukses menembus pasar Vietnam dan Jepang berkat inovasi produk, strategi digital, dan semangat pantang menyerah.
Produksi masker ini. bersamaan dengan produk lain seperti kopi, keripik udang dan coklat lokal membawa Worcas mendapatkan perhatian pasar domestik internasional.
Tahun 2020, sepasang peneliti India mengklaim lockdown global selama pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan suhu permukaan bulan.
Jumlah wisman yang datang langsung ke Bali pada Januari-November 2023 sebanyak 5.782.260 kunjungan, sementara pada periode yang sama tahun 2019 sebanyak 5.722.807 kunjungan.
KETUA Satgas Covid-19 PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Erlina Burhan mengungkapkan bahwa human metapneumovirus atau HMPV tidak berpotensi menjadi pandemi seperti yang terjadi pada covid-19.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved