Penumpukan di Tempat Karantina tidak Boleh Terulang

Pemerintah diminta mewaspadai penumpukan orang yang akan dikarantina. Semua pihak khususnya satuan tugas (Satgas) Covid-19 dan penyedia layanan kesehatan seperi di Wisma Atlet, Jakarta, harus membuat langkah antisipatif.

"Saya meminta Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 mengantisipasi penumpukan penumpang yang baru datang dari luar negeri untuk mencegah meluasnya varian omikron," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI, MF Nurhuda Y dalam keterangannya, Rabu (22/12).

Menurut dia pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Ketua Satgas Covid-19 terkait video penumpukan orang di Wisma Atlet. Saat ini sudah terurai dengan baik.

Seperti diketahui dalam beberapa waktu belakangan terjadi kedatangan buruh migran yang cukup banyak dari berbagai negara penempatan di terminal 2F dan 3 Bandara Soekarno Hatta.

"Sesuai protokol kesehatan mereka harus melakukan karantina sesuai Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 25/2021. Kebijakan pelaku perjalanan internasional ini berlaku efektif mulai 14 Desember 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian," paparnya.

Masalahnya Wisma Atlet, kata dia, Jakarta yang menjadi rujukan karantina bagi PMI sempat kena lockdown karena ada petugas kebersihan yang terjangkit varian Omikron. Belum lagi masih banyak buruh migran yang belum selesai menjalani karantina di Wisma Atlet.

Menurut sejumlah sumber, kata dia, penumpukan terjadi mulai Minggu dini hari. Salah satu penyebabnya karena penjemputan dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat karantina hanya menggunakan armada satu bus.

Ia pun minta kepada Satgas Covid-19 agar mencari solusi cepat agar tidak terjadi lagi penumpukan di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Misalnya menyediakan bus tambahan untuk menjemput mereka di bandara, menyediakan alternatif tambahan tempat karantina.

"Kasihan banyak perempuan dan anak-anak, bahkan ada yang masih bayi tertidur di lantai Bandara Soekarno Hatta," pungkasnya. (OL-12)