Lapor Covid-19: Booster Berbayar akan Perlebar Jurang Ketimpangan Akses Vaksin

PEMERINTAH berencana melaksanakan program booster vaksin covid-19 berbayar pada 2022 mendatang. Menanggapi hal itu, Lapor Covid-19 meminta kepada pemerintah agar tidak menggulirkan program tersebut. Sebab, hal itu malah akan memperlebar ketimpangan akses vaksin.

"Kami meminta pemerintah memprioritaskan vaksin dosis 1 dan 2 hingga cakupan mencapai 70%-80% secara nasional. Kami meminta pemerintah tidak menggulirkan program booster berbayar karena akan memperlebar jurang ketimpangan akses vaksin," kata Tim Lapor Covid-19, Firdaus Ferdiansyah dalam keterangan resmi, Senin (20/12).

Ia mengungkapkan, vaksinasi covid-19 memang bentuk pertahanan yang dapat efektif mengatasi pandemi panjang ini, tapi hanya bila ia diberikan merata pada semua yang berhak dalam dosis yang tepat.

Di tengah ketimpangan vaksinasi covid-19 dunia, menyebarnya mutasi virus merupakan konsekuensi. Ancaman varian Omicron yang memiliki mutasi kompleks dan tingkat penularan tinggi lalu ditanggapi dengan kebijakan khusus bagi lansia dan warga rentan penerima PBI.

"Namun di saat bersamaan, Indonesia baru mencapai cakupan vaksinasi dosis 2 di angka 50,68% per 16 Desember 2021, seiring dengan vaksinasi anak (6-11 tahun) yang baru bergulir," kata dia.

Fridaus melanjutkan, Lapor Covid-19 masih menemukan kesulitan warga mengakses vaksin. Per Agustus hingga 13 Desember 2021, tercatat sedikitnya 308 laporan yang menginformasikan terkait kendala warga pada program vaksinasi nasional.

"Laporan tersebut menjelaskan kesulitan warga mendaftar dan minimnya informasi ketersediaan vaksin, sehingga mereka harus melakukan pencarian secara mandiri," ungkapnya.

Selain itu, laporan juga mengindikasikan buruknya tata kelola pelaksanaan vaksin di lapangan, termasuk dalam proses administrasi pendataan dan pendaftaran program vaksinasi.

Dalam keterbatasan pasokan vaksin dan kapasitas vaccine delivery, kebijakan booster berbayar berisiko memperburuk ketimpangan vaksinasi dan mengalihkan pasokan dari meratanya dua dosis pertama atau vaksinasi primer.

"Tanpa kecepatan, ketepatan, dan keluasan cakupan dosis 1 dan 2, prospek mitigasi pandemi bisa meleset dan berimplikasi buruk bagi kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan ekonomi," ungkap dia.

Atas dasar itu, kata Firdaus, koalisi masyarakat sipil CISDI, PUSKAPA, Lapor Covid-19, dan Transparency International Indonesia meminta pemerintah meniadakan kebijakan booster berbayar, memperjelas rencana pencapaian 70-80% cakupan vaksin dosis lengkap, mempercepat jangkauan vaksinasi pada masyarakat rentan, memperjelas ketersediaan pasokan dan kapasitas layanan vaksinasi covid-19 dosis ketiga bagi lansia 65 tahun ke atas, dan menyiapkan tata kelola untuk pada akhirnya menyediakan dosis ketiga secara gratis bagi seluruh masyarakat.

"Koalisi mendorong pemerintah untuk memperkuat jangkauan vaksinasi pada seluruh masyarakat, terutama bagi warga yang paling rentan dengan memobilisasi pelayanan kesehatan primer. Puskesmas mampu menguatkan kapasitas kesehatan di level komunitas, termasuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini sulit mendapatkan vaksin," beber dia.

Ia menegaskan, agar pemerintah jangan mengeluarkan puskesmas dari skema booster (dosis ketiga). Justru, berikan dukungan sejak sekarang bagi transformasi layanan kesehatan primer dalam bentuk anggaran, sumber daya manusia, dan regulasi.

"Bila ini dilakukan konsisten, akan terbangun sistem kesehatan nasional dan layanan kesehatan primer yang transformatif dan tangguh setelah pandemi usai," tehas dia.

Ia melanjutkan, koalisi juga meminta pemerintah tidak membuat bingung warga dengan narasi booster berbayar dan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan keberpihakan pada warga rentan.

Penambahan jalur booster berbayar akan membebani tata kelola vaksinasi yang saat ini sudah sangat terbatas dan masih timpang. Perkembangan bukti ilmiah semakin mendukung kemungkinan bahwa pendosisan vaksin covid-19 yang tepat adalah tiga suntikan, menyebabkan konsep booster (opsional) bisa jadi keliru.

"Bila ini benar, pemerintah perlu menata ulang penjaminan vaksinasi dosis lengkap untuk semua. Ke depan, mungkin diperlukan booster tahunan," ucapnya.

Mengantisipasi ini, pemerintah perlu sejak sekarang merencanakan strategi vaksinasi covid-19 jangka panjang. Peningkatan kapasitas distribusi, kesiapan infrastruktur puskesmas sebagai sentra layanan komunitas, dan integrasi pembiayaan vaksinasi covid-19 ke sistem Jaminan Kesehatan Nasional amat dibutuhkan.

Koalisi juga mendesak transparansi kebijakan vaksinasi nasional yang terdiri dari data hingga proses pengadaan, distribusi vaksin ke pemerintah provinsi kabupaten dan kota, dan penyaluran ke individu atau kelompok penerima. Hingga saat ini, publik masih kesulitan mengakses informasi terkait kuantitas, masa berlaku, hingga jenis vaksin, mulai dari proses pengadaan, distribusi vaksin ke pemerintah provinsi kabupaten dan kota, hingga penyaluran ke individu atau kelompok penerima.

"Minimnya transparansi pendistribusian vaksin menyebabkan warga kesulitan untuk mendapatkan informasi secara real-time terkait jumlah vaksin yang sudah tiba di wilayahnya dan di mana saja vaksin tersebut sudah didistribusikan," tambah Firdaus.

Akibatnya, warga tidak mengetahui kapan vaksin akan datang dan diterima. Ketersediaan informasi tersebut diperlukan agar publik dapat memantau jenis vaksin yang didistribusikan proporsional dengan kebutuhan daerah, guna memastikan agar tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses vaksin dosis kedua.

"Oleh karena itu, perbaikan sistem pendataan seharusnya menjadi agenda prioritas pemerintah sebelum vaksinasi dosis ketiga diberlakukan, sehingga warga dapat mendapatkan akses vaksin dengan mudah," tutup dia. (OL-13)

Baca Juga: Sandiaga : Pastikan Momen Nataru Tidak Memicu Kasus Omikron