Sabtu 04 Desember 2021, 21:45 WIB

Pemerintah Dorong Peningkatan Testing Covid-19 untuk Pengendalian Pandemi 

Atalya Puspa | Humaniora
Pemerintah Dorong Peningkatan Testing Covid-19 untuk Pengendalian Pandemi 

Antara/Aloysius Jarot Nugroho
Pemeriksaan tes PCR kepada pelajar di Solo, Jawa tengah

 

MENTERI Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan, pemerintah terus mendorong peningkatan akses testing covid-19 untuk pengendalian pandemi dan pemulihan Indonesia. Salah upaya itu dilakukan melalui penetapan harga tes RT-PCR yang lebih terjangkau. 

Penguatan testing termasuk dalam pilar pengendalian pandemi yakni 3T (testing, tracing, treatment), bersama dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) dan percepatan vaksinasi. Menkominfo Johnny mengingatkan, meski pandemi covid-19 saat ini dalam kondisi terkendali, masyarakat perlu sadar bahwa virus covid-19 masih berada ada dan potensi lonjakan kasus bisa terjadi. Guna mempertahankan momentum baik ini, pemerintah terus mengupayakan strategi penanganan pandemi. 

“Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, untuk menjaga penerapan prokes dengan disiplin, percepatan vaksinasi dan juga perluasan testing covid-19,” ujar Johnny, Sabtu (4/12). 

Pemerintah telah menetapkan standar tarif pemeriksaan RT-PCR melalui surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR. Tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR adalah Rp275 ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp300 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali. 

“Dengan penetapan ini, seluruh fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan RT-PCR harus mengikuti standar tarif yang telah ditetapkan. Diharapkan, tidak ada lagi tarif yang bervariasi sehingga membebani masyarakat,” lanjut Johnny. 

Baca juga : Layanan Satu Pintu untuk Pasien Long Covid-19 Diwacanakan

Hasil pemeriksaan RT-PCR, juga harus diterima oleh masyarakat peminta pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam. Adapun hasil pemeriksaan RT-PCR yang selesai lebih cepat dari batas waktu tersebut merupakan bagian dari mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan. 

Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh dimintakan biaya tambahan yang melebihi batas tarif tertinggi telah ditetapkan. Johnny menegaskan, pemerintah meminta pada seluruh kepala atau direktur rumah sakit, juga pimpinan laboratorium pemeriksaan covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk memperhatikan standar tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR yang ada. 

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap rumah sakit penyelenggara dan laboratorium pemeriksaan RT-PCR yang tidak mematuhi ketentuan standar tarif tertinggi, tidak akan terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi. 

“Pemerintah meminta kerja sama semua pihak, terutama para penyelenggara layanan tes RT-PCR untuk mematuhi kebijakan ini. Selain agar mengurangi beban masyarakat, kita berharap dengan meningkatnya testing, maka pengendalian pandemi covid-19 di Indonesia juga akan semakin baik,” tutupnya. (OL-7)

Baca Juga

Dok. KLHK

Mely, Bayi Orangutan Pertama Tahun Ini di Suaka Margasatwa Lamandau 

👤Atalya Puspa 🕔Kamis 20 Januari 2022, 18:33 WIB
Ia menjadi bayi ke-100 yang lahir di SM Lamandau dan menjadi orangutan pertama yang lahir di tahun 2022. Oleh petugas di SM Lamandau ia...
Dok. Kemendikbudristek

Animo Pendaftar Program Guru Penggerak Tinggi 

👤Faustinus Nua 🕔Kamis 20 Januari 2022, 18:13 WIB
"Di angkatan ke-5 kami yang hanya akan merekrut 80 ribu calon Guru Penggerak, tapi harus menyeleksi 100 ribu lebih calon Guru...
MI/Alex Didit

Memperhatikan Teks dan Konteks Dalam Press Release

👤Esty Nadya Rafyanti, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo 🕔Kamis 20 Januari 2022, 17:50 WIB
Memilih konteks yang tepat dalam siaran...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya