Presiden Soroti Rendahnya Vaksinasi di 15 Provinsi, Masih di Bawah 60%

PRESIDEN Joko Widodo meminta agar vaksinasi covid-19 digencarkan untuk mengantisipasi varian Omicron. Sebanyak 15 provinsi perlu menjadi perhatian lantaran cakupan vaksinasinya masih di bawah 60%.

"Provinsi-provinsi mana yang masih harus digencarkan, ada 15 provinsi yang masih di bawah 60%. Sumsel, Sumbar, NTT, Kalbar, Kalsel, Riau, Sulbar, Sulsel, Maluku Utara, Sulteng, Papua Barat, Maluku, Sultra, Aceh, Papua," ucap Presiden saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) 2021 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12).

Jokowi menekankan percepatan vaksinasi harus dilakukan untuk mengantisipasi varian Omicron. Pasalnya, varian covid-19 baru itu penularannya disebut lima kali lebih cepat dari varian Delta dan mampu menerobos imunitas. Kasus-kasus kematian akibat Omicron di Afrika korbannya kebanyakan belum divaksinasi.

Baca juga: Kominfo: Konten Pornografi, Perjudian dan Penipuan Dominasi Ruang Digital Indonesia

"Vaksinasi ini kita segera selesaikan secepat-cepatnya. Artinya terus digencarkan. Sampai hari ini yang sudah divaksinasi 240 juta dosis. Dosis pertama 67,8% dan dosis kedua 46,9%. Masih jauh dari keinginan kita untuk masuk ke dosis satu dan dua ke 70%," ucap Jokowi.

Sebab itu, Jokowi meminta TNI-Polri berserta jajaran untuk terus membantu percepatan program vaksinasi terutama kepada provinsi-provinsi yang capaian vaksinasinya masih rendah.

Jokowi juga meminta TNI-Polri mengawal  protokol kesehatan di masyarakat dan membantu peningkatan pengetesan dan pelacakan di setiap wilayah. Saat ini, ucap Jokowi, ada 17 kabupaten/kota di delapan provinsi yang mengalami tren naik selama dua-tiga minggu terakhir.

"Naik sedikit saja segera antisipasi, walaupun masih dalam hitungan puluhan per minggu tapi tetep harus segera diantisipasi karena larinya nanti bisa ke keamanan, bisa ke politik, ketertiban masyarakat, semuanya,” tukas Jokowi.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. (OL-4)