Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MEKANISME pengendalian covid-19 harus terukur dan transparan. Hal ini perlu dilakukan agar bisa dilaksanakan dengan baik dan konsisten oleh segenap lapisan masyarakat.
"Untuk mendukung pelaksanaan pengendalian covid-19 sejumlah teknis di lapangan seperti upaya testing dan tracing juga harus diatur agar bisa dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/11).
Dalam jumpa pers secara virtual, Senin (1/11), Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan kembali mengubah syarat perjalanan udara atau syarat naik pesawat di Jawa dan Bali. Kini, tes PCR tidak lagi menjadi syarat terbang, cukup menggunakan tes antigen.
Sebelumnya, pemerintah merespons keberatan kalangan masyarakat terhadap persyaratan tes PCR untuk perjalanan dengan pesawat terbang dengan berbagai aturan. Salah satunya memperpanjang masa berlaku tes PCR lewat Inmendagri Nomor 55 Tahun 2021 yang membolehkan pelaku perjalanan membawa hasil tes PCR yang sampelnya diambil 3x24 jam sebelum perjalanan menggunakan pesawat terbang.
Peraturan tersebut merevisi Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 yang mengatur masa berlaku tes PCR hanya 2x24 jam. Kementerian Kesehatan juga menerbitkan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan No. HK.02.02/1/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR pada 27 Oktober 2021 yang mengatur biaya pemeriksaan RT-PCR di Pulau Jawa-Bali sebesar Rp275.000 dan di luar Pulau Jawa-Bali sebesar Rp300.000.
Lestari mengapresiasi sejumlah upaya pemerintah dalam merespon berbagai keberatan masyarakat melaksanakan sejumlah kebijakan dalam rangka pengendalian covid-19. Secara umum, Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat para pemangku kepentingan seharusnya memberikan penjelasan secara transparan terkait kebijakan yang diberlakukan. Penjelasan yang terukur dan mudah dipahami, ujar Rerie, sangat diperlukan agar kebijakan pengaturan perjalanan terkait pengendalian covid-19 bisa dipahami oleh masyarakat.
Baca juga: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem hingga Peningkatan Curah Hujan
Mencapai keseimbangan antara terkendalinya penyebaran covid-19 dan peningkatan kinerja perekonomian nasional, kata anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, membutuhkan kebijakan yang terukur dan transparan. Ini karena kebijakan tersebut, tegasnya, membutuhkan dukungan semua pihak agar bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Masyarakat dipermudah dalam melaksanakan testing setiap melakukan perjalanan, jelas Rerie, di sisi lain para pemangku kepentingan mudah mendapat data yang akurat sebagai dasar pengendalian covid-19. (OL-14)
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
MASA pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) siswa baru di beberapa daerah sudah akan dimulai, bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, upaya pencegahan kasus kekerasan pada anak dan perempuan harus dilakukan oleh semua pihak secara bersama-sama.
Upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan remaja masih banyak menghadapi tantangan.
Perlu penguatan kualitas guru dengan mekanisme yang transparan, sehingga mudah diakses.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved